detikNews
Minggu 13 Oktober 2019, 08:43 WIB

Diminta Tetap Oposisi, Gerindra: Banyak Persoalan yang Bikin Harus Bersatu

Tsarina Maharani - detikNews
Diminta Tetap Oposisi, Gerindra: Banyak Persoalan yang Bikin Harus Bersatu Foto Habiburokhman (Lisye Sri Rahayu/detikcom)
Jakarta - Sejumlah partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) seolah menolak kehadiran Gerindra di barisan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) periode kedua. Partai Gerindra mengatakan saat ini banyak persoalan negara yang harus diselesaikan bersama-sama.

"Kondisi saat ini banyak persoalan pelik yang membuat kita harus bersatu mengedepankan kepentingan rakyat dan meninggalkan ego masing-masing," kata anggota Dewan Pembina DPP Gerindra, Habiburokhman, Minggu (13/10/2019).

Namun, Habiburokhman tak menjawab gamblang saat ditanya soal kepastian sikap politik Gerindra. Ia mengatakan saat ini suara-suara kader di daerah sangat dinamis.


Ia menyebut sikap politik Gerindra akan ditetapkan dalam rakernas partai yang rencananya digelar pada 15-17 Oktober 2019. Habiburokhman mengatakan sang ketua umum, Prabowo Subianto, akan memerhatikan keinginan para kader.

"Tradisi demokrasi kami begitu, untuk hal strategis Pak Prabowo minta pendapat kader. Setelah beliau memutuskan, kami semua akan patuh. Saat ini sudah banyak rekan-rekan buat usulan tertulis kepada beliau," ujarnya.

Dia pun sempat menyinggung soal kursi menteri. Menurut Habiburokhman, hingga saat ini belum ada kejelasan soal pos-pos menteri yang diberikan Jokowi. Selanjutnya, jika ada partai yang dipercaya mengisi pos menteri, Habiburokhman meminta hal itu dipandang sebagai tugas bangsa.

"Sejauh ini setahu saya belum ada kursi menteri yang fixed untuk partai mana. Namun demikian, penentuan siapa jadi menteri apa tidak boleh dipandag sebagai sekadar bagi-bagi kue kekuasaaan," kata Habiburokhman.

"Kalau pun ada partai yang mendapatkan kursi menteri, harus dimaknai sebagai pembagian tugas kebangsaan yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat," imbuh dia.


Sebelumnya, Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago meminta Gerindra tetap menjadi oposisi. Menurutnya, oposisi berperan penting dalam check and balances pemerintahan.

"Kalau semua ingin masuk kabinet, terus siapa yang jadi checks and balances pada pemerintah? Demo mahasiswa kemarin itu akibat semua parpol menjadi satu kubu. Akibatnya, mahasiswa dan rakyat yang turun lakukan kontrol, maka akan berbahaya bagi pemerintah jika yang melakukan kontrol secara langsung adalah parlemen jalanan," kata Irma, Sabtu (12/10).

Sementara itu, PDIP mengingatkan Gerindra dan Demokrat agar tak berorientasi mendapatkan kursi menteri. PDIP menilai bergabung dengan koalisi pemerintah bukan berarti akan mendapatkan jatah kursi menteri di kabinet Jokowi.

"Bergabung dengan koalisi tidak selalu harus mendapat jatah menteri. Koalisi adalah persekutuan kesepahaman platform politik untuk tujuan politik yang sama," kata politikus senior PDIP Andreas Hugo Pareira, Sabtu (12/10).


Simak Video "Prabowo di Antara Kabinet dan Penyeimbang, Bukan Oposisi"

[Gambas:Video 20detik]


(tsa/tsa)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com