detikNews
2019/10/12 09:47:20 WIB

Ini Dasar Hukum Polri Tak Tangkap Abu Rara Meski Sudah Dipantau

Audrey Santoso - detikNews
Halaman 1 dari 3
Ini Dasar Hukum Polri Tak Tangkap Abu Rara Meski Sudah Dipantau Foto: Karo Penmas Divisi Humas Polri Brogjen Dedi Prasetyo (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Polri menjelaskan cara bertindak Densus 88 Antiteror kepada terduga teroris diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dua aturan tersebut menjadi dasar polisi tak menangkap Syahrial Alamsyah (SA) alias Abu Rara sebelum anggota JAD Bekasi itu menyerang Menko Polhukam Wiranto.

"UU 5 tahun 2018 dan 184 KUHAP, kan belum cukup bukti perbuatan tersebut untuk dapat dipidana," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, kepada detikcom, Sabtu (12/10/2019).

Aturan soal SOP penangkapan terduga teroris itu tercantum dalam Pasal 28 UU 5 Tahun 2018. Begini isinya:

(1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
(2) Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.
(3) Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi
prinsip hak asasi manusia.
(4) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com