detikNews
Jumat 11 Oktober 2019, 09:44 WIB

RUU Pemasyarakatan Rombak Model Remisi Ala Hadiah Ratu Belanda

Andi Saputra - detikNews
RUU Pemasyarakatan Rombak Model Remisi Ala Hadiah Ratu Belanda Demo mahasiswa menentang sejumlah RUU, salahsatunya RUU Pemasyarakatan (dok.detikcom)
Jakarta - RUU Pemasyarakatan ditolak mahasiswa dengan berbagai alasan. Padahal, RUU itu merombak sejumlah aturan, salah satunya model pemberian remisi yang masih menganut gaya ala Ratu Belanda.

"Dari jaman Ratu Wilhelmina, remisi itu pemberian. Dulu diberikan hadiah kepada warga negara Indonesia yang berkelakuan baik," kata Kalapas Cipinang, Hendra Eka Putra dalam diskusi di Hotel Novotel, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (10/10) kemarin.

Remisi dari Ratu Belanda adalah ucapan terima kasih Raja Belanda karena berulang tahun. Setelah merdeka, remisi tetap diakui sebagai bagian dari pemidanaan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan warga binaan. Hal itu kemudian dilanjutkan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu kewenangan subjektif pemerintah. Hal itu tertuang dalam Pasal 14 ayat 2:

Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.


Salah satunya adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi yang menjadi menjadi dasar dalam perubahan status pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara. Padahal, hakikat remisi adalah pengurangan masa hukuman pidana penjara, bukan perubahan status.

"Justru dengan adanya yang baru (RUU Pemasyarakatan) ini justru sudah tertata lagi. Jadi pemberian remisi ini ada standarnya. Kalau dulu kan kita nggak ada standarnya. Suka-suka saja kalapasnya. Kalau berkelakuan baik baik, standarnya nggak ada," kata Hendra lagi.

Dalam RUU itu, syarat remisi tidak lagi kewenangan subjektif pemerintah, namun diatur lebih tegas di RUU Pemasyarakatan. Dalam Pasal 10 ayat 2 disebutkan tegas:

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. berkelakuan baik;
b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.


RUU Pemasyarakatan juga menghapus Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Sebab, terpidana mati dan terpidana seumur hidup tidak lagi bisa mendapatkan remisi, sebagaimana diatur oleh Keppres Nomor 174/1999 itu.

Pasal 10 Ayat 4 menyebutkan tegas:

Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati

Salah satu kasus yang menonjol adalah kasus remisi I Nyoman Susrama, pembunuh wartawan Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan remisi perubahan hukuman Susrama dari hukuman penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara. Jokowi mendasarkan pada Keppres 174/1999. Pasal 9 menyebutkan:

1. Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
(2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Remisi itu membuat geger. Akhirnya Jokowi mencabut kembali remisi tersebut.

"Sebab hakikat remisi adalah pengurangan masa hukuman pidana penjara, bukan perubahan status. Karena itu sudah masuk ranah grasi," kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana, Jimmy Z. Usfunan.

Jimmy mendesak Keppres tersebut segera direvisi. Menurutnya, revisi Keppres akan menghindarkan kejadian serupa berulang kembali.

"Revisi Keppres 174/1999 harus segera dilakukan agar jangan sampai persoalan yang sama akan terulang kembali di kemudian hari," ucap Jimmy.

Dengan RUU Pemasyarakatan, seharusnya Keppres 174/1999 menjadi gugur. Namun apa daya, mahasiswa menolak RUU Pemasyarakatan. Akhirnya, remisi kembali menjadi hak subjektif pemerintah. Bahkan pemerintah bisa menganulir hukuman seumur hidup menjadi hukuman dalam waktu tertentu.




Simak video Jokowi Diusulkan Buat Perppu Penangguhan RUU KPK:

[Gambas:Video 20detik]




(asp/gbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com