detikNews
Kamis 10 Oktober 2019, 11:10 WIB

Massa Petani Gelar Aksi, Minta Jokowi Percepat Redistribusi Perhutanan Sosial

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Massa Petani Gelar Aksi, Minta Jokowi Percepat Redistribusi Perhutanan Sosial Massa petani bernegosiasi agar kawat berduri dibuka. (Wilda/detikcom)
Jakarta - Massa petani yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia menggelar demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Barat. Mereka menuntut sejumlah hal terkait perhutanan sosial.

Pantauan detikcom pukul 10.40 WIB, Kamis (10/10/2019), terlihat massa yang hendak berdemonstrasi di depan Istana masih dihalang kawat berduri di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Salah satu tuntutan mereka adalah dilanjutkannya program perhutanan sosial. Tuntutan mereka salah satunya pemberian izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial di hutan negara di Jawa.



"Oleh karena itu, Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia menyatakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, memberikan dukungan penuh pelantikan Presiden Joko Widodo, serta mendukung penuh Presiden melaksanakan perhutanan sosial di Indonesia, utamanya di hutan negara di Jawa melalui izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS)," tutur Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia, Siti Fikriyah Khuriyati.

Mereka juga meminta alokasi lahan lewat penunjukan kawasan perhutanan sosial oleh Menteri LHK, penambahan area hutan negara yang dikelola masyarakat, hingga konversi SKI pengakuan dan perlindungan kemitraan menjadi IPHPS. Massa turut meminta Presiden Jokowi membentuk badan khusus untuk melakukan percepatan redistribusi area perhutanan sosial.

"Membentuk badan khusus di bawah presiden untuk melakukan percepatan redistribusi areal perhutanan sosial di Indonesia dan penataan produksi pasca SK, mengingat areal Perhutanan Sosial Indonesia mencapai lebih dari 13,8 juta hektare dan atau Presiden membentuk staf khusus Presiden untuk isu sumber daya alam, reforma agraria dan perhutanan sosial," tuturnya

Tuntutan berikutnya adalah penyerahan SK IPHPS sebanyak lebih dari 8.800 hektare di Jawa Tengah. Berikutnya, ada juga tuntutan agar dilakukan percepatan verifikasi 61 usulan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia seluas 49.262 hektare serta penyelesaian penandaan batas SK IPHPS di Malang, Blitar, hingga Grobogan.

"Peninjauan kembali kebijakan PNBP untuk produk tanaman pangan dan evaluasi praktik implementasinya serta penyempurnaan Permen LHK No 39 tahun 2017 dan Permen LHK No 83 Tahun 2016," ujarnya.



Terakhir, massa juga meminta dukungan pembiayaan APBN untuk sosialisasi, fasilitasi usulan perhutanan sosial, penandaan batas lahan, pembangunan embung sarana penampung air, dan infrastruktur jalan produksi pertanian. Hingga kini massa aksi masih bernegosiasi agar bisa menggelar aksi tepat di depan Istana.
(haf/hri)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com