detikNews
Rabu 09 Oktober 2019, 21:03 WIB

Round-Up

Kesalahan Situng Bikin Gempar, Berujung Putusan Anggota KPU Melanggar

Tim detikcom - detikNews
Kesalahan Situng Bikin Gempar, Berujung Putusan Anggota KPU Melanggar Ilham Saputra. (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Kesalahan Situng KPU pada masa Pemilu 2019 dibawa ke Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Komisioner KPU Ilham Saputra dinyatakan melanggar.

Gugatan ini diajukan oleh Jims Charles Kawengian selaku karyawan swasta. Gugatan masuk dengan nomor gugatan 96-PKE-DKPP/V/2019.

Dalam gugatanya, KPU dianggap tidak mengambil tindakan terhadap kecurangan, ataupun pelanggaran yang terjadi di Malaysia. Komisioner KPU Ilham Saputra juga disebut melanggar karena menganggap surat suara tercoblos sabagai 'sampah'.



Selain itu, KPU digugat terkait adanya kesalahan input dalam Situng KPU. Penggugat mencurigai kekeliruan input data di Situng karena adanya kesalahan terstruktur yang sengaja dilakukan KPU.

Sidang di DKPP ini sendiri digelar di kantor DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2019). Sidang dipimpin Ketua DKPP Harjono, didampingi anggota DKPP Teguh Prasetyo, Alfitra Salamm, Ida Budhiyanti, dan Muhammad. Dari pihak teradu, hadir komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Ilham Saputra. Sedangkan dari pihak pengadu, dari pengacara pengadu Fandy Ahmad Sukardin.



DKPP dalam persidangan memutuskan Ilham Saputra melakukan pelanggaran kode etik. Pelanggaran ini terkait dengan surat suara tercoblos dan pernyataan 'sampah' mengenai kesalahan input Situng KPU.

"Teradu 2 dalam perkara nomor 96 dan perkara nomor 99, terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu," ujar anggota DKPP Ida Budhiyanti.



Ida mengatakan Situng bukan merupakan hasil final rekapitulasi pemilu. Tetapi, menurut DKPP keakuratan input data dalam situng merupakan kewajiban etik bagi para penyelenggara pemilu. Sebab KPU perlu memberi pelayanan dan sajian informasi terhadap masyarakat.

"Namun menurut DKPP, keakuratan input data sesuai dengan pindai salinan C1 yang berbasis pada TI merupakan kewajiban etik para teradu. Dalam memberikan layanan dan sajian informasi yang baik terhadap masyarakat, guna menghindari prasangka yang dapat mereduksi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu," kata Ida.



Sementara itu, terkait surat suara tercoblos, DKPP menyatakan Ilham bersalah. Hal ini terkait pernyataan Ilham yang menyebut surat suara tercoblos adalah sampah. DKPP menilai pernyataan Ilham tidak sesuai dengan kode etik penyelenggara pemilu.

"Pernyataan dianggap 'sampah', menurut DKPP merupakan pemilihan diksi yang tidak tepat secara etik oleh penyelenggara pemilu di tengah kontestasi yang sedang memanas," tuturnya.

Berdasarkan pertimbangan itu, Ilham dinyatakan melanggar peraturan DKPP terkait kode etik penyelenggara pemilu. Ilham juga dikenakan sanksi berupa teguran dari DKPP.

"Berdasarkan hal tersebut, sepanjang pernyataan tercoblos tidak dapat dipertanggungjawabkan dianggap sampah, melanggar pasal 12 huruf a dan b peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik penyelenggara pemilu," ujarnya.

"Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 2 Ilham Saputra selaku anggota KPU RI terhitung sejak dibacakan putusan ini," sambungnya.



Ida melanjutkan, sebaiknya dalam situasi politik seharusnya ada penggunaan diksi yang bijaksana. Sehingga bisa mendinginkan prasangka negatif.

"Dalam kondisi demikian sepatutnya teradu dua menggunakan diksi yang lebih bermartabat meyakinkan dan bijaksana, yang dapat mendinginkan suasana dan mereduksi prasangka prasangka terhadap ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu," sambungnya.



Ilham sendiri mengakui kesalahannya dan tak menyoal hasil putusan DKPP. Dia mengatakan hal tersebut sebagai bahan evaluasi KPU dan bentuk peringatan, serta tidak berkaitan dengan penggantian posisi jabatan.

"Saya kira baguslah sebagai bahan evaluasi kami, dengan mungkin misalnya e-rekap terjadi kita akan lebih hati-hati dan lebih baik dalam bekerja," ujar Ilham di kantor DKPP.

Ilham menuturkan KPU sebelumnya telah memberikan penjelasan terkait kesalahan input tersebut. Menurutnya, pihaknya juga telah melakukan perbaikan pada saat tahap input.



Tidak hanya itu, Ilham menyampaikan pihaknya juga telah memperingatkan KPU daerah yang melakukan kesalahan. Namun, menurut Ilham, DKPP memiliki pandangan lain dalam hal tersebut.

"Kami sudah tampilkan yang lebih baik dengan memberikan tidak hanya alert, tetapi memberikan block kepada beberapa daerah yang belum mengirimkan ataupun kemudian ada kesalahan terhadap antara C1 dan inputnya," kata Ilham.

"Tapi tadi dibilang bahwa DKPP berpendapat lain, karena harus ada informasi yang valid yang barus disampaikan kepada masyarakat," sambungnya.


(idn/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com