detikNews
Rabu 09 Oktober 2019, 14:58 WIB

ICW Dorong KPK Ajukan Sidang In Absentia Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Zunita Putri - detikNews
ICW Dorong KPK Ajukan Sidang In Absentia Kasus BLBI Sjamsul Nursalim Foto: Konferensi pers di ICW (Zunita Amalia Putri/detikcom)
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong KPK melakukan langkah persidangan in absentia dalam kasus BLBI tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim. ICW meminta KPK tak berlarut-larut mengusut BLBI.

"Kita meminta agar KPK menetapkan batas waktu untuk pencarian dari Sjamsul Nursalim. Kalau memang batas waktu itu tidak juga bergasil ditemukan, maka mau tidak mau harus diajukan ke persidangan dengan konsep peradilan in absentia," ujar Peneliti ICW Divisi Hukum dan Monitoring Pengadilan, Kurnia Ramadhana, dalam konferensi pers di Kantornya, Jalan Kalibata Raya, Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2019).



In absentia adalah opsi persidangan apabila terdakwa tidak bisa hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Kurnia mengatakan proses peradilan in absentia ini memungkinkan, karena mengingat Sjamsul dan istrinya, Itjih Nursalim tak pernah memenuhi panggilan KPK. Padahal, keduanya telah ditetapkan sebagi tersangka.

"KPK dimungkinkan untuk melakukan instrumen hukum peradilan in absentia karena kalau ini berlarut-larut, penyidikannya Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim berlarut, proses peradilannya juga akan sangat lama," jelasnya.

Dia menjelaskan alasan ICW mendorong peradilan in absentia dilakukan agar setidaknya ada penetapan hukum untuk memulihkan aset negara yang merugi Rp 4,58 triliun. Jika orangnya tak bisa dipidana, kata Kurnia, setidaknya ada perampasan aset Sjamsul untuk memulihkan kerugian negara.

"Harapannya apa? Harapannya agar kalaupun pemidanaan badan tidak bisa dilakukan, harusnya perampasan aset bisa dilakukan. Karena kerugian negaranya Rp 4,58 triliun. Jadi, kita tidak hanya fokus pada pemidanaan badan saja, tapi fokus asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara," tutur Kurnia.



"Mengingat korupsi BLBI sangat penting saat ini, karena nilai kerugian negaranya besar, dan kita berkejaran dengan masa kedaluwarsa pidana. Masa kedaluwarsa kasus BLBI ada di tahun 2022, karena kita merujuk pada penerbitan SKL pada tahun 2004, dalam KUHAP dijelaskan, kedaluwarsa itu 18 tahun. Ini menjadi pertaruhan penting bagi KPK agar segara memproses kasus BLBI secara tuntas," tambahnya.
(zap/haf)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com