detikNews
Rabu 09 Oktober 2019, 13:53 WIB

Usai Survei KPK, MA Perintahkan Pengadilan Umumkan 'Tolak Suap' Prasidang

Andi Saputra - detikNews
Usai Survei KPK, MA Perintahkan Pengadilan Umumkan Tolak Suap Prasidang Gedung Mahkamah Agung (MA) (ari/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memerintahkan seluruh pengadilan membuat pengumuman menolak suap sebelum sidang dimulai. Hal itu untuk menunjukkan komitmen pimpinan MA dalam menegakkan integritas pengadilan.

"Dengan ini menghimbau Bapak/Ibu Ketua/Kepala Pengadilan agar menginstruksikan jajarannya untuk membuat dalam bentuk audio sebuah peringatan tentang antigratifikasi (objek pendengar utama yaitu seluruh masyarakat) yang diperdengarkan setiap akan dimulainya persidangan," kata Sekretaris Mahkamah Agung, AS Pudjoharsoyo.

Hal itu dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2019 tentang Himbauan Pembuatan Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi sebagaimana dikutip detikcom, Rabu (9/10/2019).

Selain itu, pengadilan diminta membuat pengumuman imbauan tentang penolakan gratifikasi dengan objek pendengar seluruh aparatur pengadilan. Pengumuman itu dikumandangkan beberapa kali dalam sehari.

"Peringatan dimaksud di atas akan menjadi salah satu bentuk public campaign pengadilan dalam melakukan pengendalian gratifikasi dan menunjukkan komitmen Pimpinan dalam menegakkan integritas pengadilan," ujarnya.

Awal Oktober ini, KPK melansir Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan hasil MA di urutan terbawah. Hasilnya:

- Kementerian Kesehatan: 74,75
- Kemenkeu (Dirjen Bea-Cukai): 70,2
- Kementerian Perhubungan: 66,99
- Badan Pertahanan Nasional: 64,67
- Mahkamah Agung: 61,11

MA sudah menyatakan keheranan atas survei itu.

"Mahkamah Agung (MA) heran melihat hasil survei integritas yang dilakukan dan diumumkan oleh KPK. Heran, karena indikator apa yang dipakai sehingga menempatkan MA di peringkat terbawah," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro.

Sementara itu, komisioner KPK terpilih Nawawi Pamolango menilai survei itu mengada-ada. Komisioner yang juga hakim tinggi itu menyatakan seharusnya KPK berkaca diri sebab KPK masih memiliki status keuangan Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan MA mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengacualian (WTP) enam kali berturut-turut dari BPK.

"Kalau saya ada di sana, Insya Allah akan lebih fokus dulu mengubah status WDP menjadi WTP. Barulah berpikir kembali untuk menilai lembaga-lembaga lain dan mengumbarnya," ujar Nawawi.

Adapun KPK menyayangkan sikap MA yang resisten terhadap hasil SPI. KPK menyebut SPI sebetulnya adalah salah satu cara bagi MA untuk mengidentifikasi area rawan korupsi.

"Sayang sekali jika ada yang resisten dengan hasil survei tersebut. Semestinya SPI dapat menjadi cermin untuk melakukan perbaikan ke dalam. Survei ini bisa berguna untuk MA mengidentifikasi area rawan korupsi dan kemudian melakukan perbaikan dan SPI bisa digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pencegahan korupsi," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.
(asp/haf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com