detikNews
2019/10/08 12:33:40 WIB

Gugat UU Pilkada ke MK, ICW Minta Pembatasan Eks Koruptor Calonkan Diri

Eva Safitri - detikNews
Halaman 1 dari 2
Gugat UU Pilkada ke MK, ICW Minta Pembatasan Eks Koruptor Calonkan Diri Foto: Donal Fariz (Foto: Eva Safitri/detikcom)
Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) bersama Perludem mengajukan judicial review pasal 7 ayat (2) huruf g UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menuntut agar eks narapidana kasus korupsi bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah dua siklus pilkada.

Kuasa hukum pemohon, Donal Fariz, mengatakan aturan terkait tenggat waktu eks narapidana korupsi untuk mencalonkan diri itu sudah pernah ada sebelumnya. ICW dan Perludem ingin mengembalikan aturan tersebut.

"Putusan MK sebelumnya putusan No 4 tahun 2009, itu putusan MK memberikan jeda waktu selama 5 tahun, setelah itu lahir putusan MK No 42 tahun 2015, yang intinya lebih kurang menghilangkan waktu lima tahun tersebut menjadi syarat kepala daerah," ujar Donal, di Gedung MK, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2019).



Hal itu, menurut Donal merupakan aturan dasar persyaratan calon kepala daerah yang diatur dalam UU 10 tahun 2016 tentang pilkada. Sehingga menurutnya eks napi korupsi jadi mudah mencalonkan kepala daerah dengan hanya meminta maaf.

"Itu lah yang kemudian menjadi aturan dan norma yang diatur dalam UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Yang syaratnya hanya mengumumkan saja kepada publik. Nah kami menilai ini tidak tepat untuk aturan ini pasal 7 ayat 2 huruf g tersebut ada," katanya.


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com