detikNews
2019/10/07 19:58:18 WIB

Round-Up

2 Eks Ketua MK Tepis Isu Pemakzulan di Balik Perppu KPK

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 3
2 Eks Ketua MK Tepis Isu Pemakzulan di Balik Perppu KPK Gedung MK (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Isu pemakzulan terkait penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut UU KPK yang baru disahkan DPR mencuat. Narasi tersebut ditepis oleh dua mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Perihal isu pemakzulan ini salah satunya diucapkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Surya Paloh memandang akan ada masalah jika Perppu KPK diterbitkan di tengah proses judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika Jokowi salah langkah, menurut dia, Presiden bisa di-impeach atau dimakzulkan.


"Saya kira masalahnya sudah di MK kenapa kita harus keluarkan perppu. Ini kan sudah masuk ke ranah hukum, ranah yudisial namanya. Salah lho. Mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana, presiden kita paksa keluarkan perppu, ini justru dipolitisir," tutur Paloh di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

"Salah-salah presiden bisa di-impeach karena itu. Salah-salah lho. Ini harus ditanya ahli hukum tata negara. Coba deh, ini pasti ada pemikiran-pemikiran baru. Kalau itu tuntutan pada anak-anak itu melihat itu," sambung dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) angkat bicara menepis isu ini, yang pertama adalah Mahfud Md.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com