Jaksa KPK: Sofyan Basir Beri Kesempatan Kotjo Dapatkan Proyek PLTU Riau-1

Jaksa KPK: Sofyan Basir Beri Kesempatan Kotjo Dapatkan Proyek PLTU Riau-1

Zunita Putri - detikNews
Senin, 07 Okt 2019 17:10 WIB
Sofyan Basir (Ari Saputra/detikcom)
Sofyan Basir (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Jaksa penuntut umum KPK menyebut mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir turut memberi peluang kepada pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mendapatkan proyek PLTU MT Riau-1. Sofyan disebut turut serta membantu memberikan persetujuan agar Kotjo mendapat proyek itu.

Proyek yang dimaksud adalah Independent Power Producer Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (IPP PLTU MT) Riau-1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI). Kotjo merupakan pengusaha Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd yang bekerja sama dengan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC) Ltd.

Hal ini dikatakan jaksa KPK saat membacakan tuntutan terhadap Sofyan di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2019). Sofyan disebut jaksa memerintahkan Direktur Perencanaan PT PLN Nicke Widyawati memasukkan proyek PLTU Riau-1 ke dalam RUPTL PLN Persero.



"Terdakwa mengarahkan Nicke Widyawati yang pada saat itu menjabat selaku direktur perencanaan PT PLN Persero untuk tetap memasukkan proyek IPP PLTU Mulu Tambang 2x300 MW di perencanaan Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN Persero," ujar jaksa saat membacakan tuntutan Sofyan.

Karena perintah Sofyan itu, jaksa meyakini Sofyan memberi peluang atau kesempatan kepada Johannes untuk mendapatkan proyek ini. Padahal, kata jaksa, Sofyan mengetahui Kotjo akan memberikan uang kepada Eni jika proyek ini berhasil didapatkan Kotjo.

"Dengan demikian, maka dapat disimpulkan terdakwa telah memberikan kesempatan kepada Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mendapatkan proyek pembangunan PLTU MT Riau-1 dengan cara tetap mencantumkan proyek tersebut dalam RUPTL PT PLN Persero pada tahun 2017 sampai dengan 2026, sesuai dengan permintaan Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo," ucap jaksa.

Selain itu, jaksa menyebut Sofyan menandatangani power purchase agreement atau PPA proyek PLTU Riau-1 tanpa membahas dengan direksi PLN lainnya. Jaksa menilai hal ini bertentangan dengan Revisi II SOP mengenai kerja sama penyediaan tenaga listrik di PT PLN.

"Terdakwa menandatangani power purchase agreement (PPA) proyek IPP Mulut Tambang 2x300 MW di Perenap sebelum seluruh prosedurnya dilalui dan dilakukan tanpa membahas sebelumnya dengan direksi PT PLN Persero lainnya. Hal ini bertentangan dengan Revisi II SOP mengenai kerja sama penyediaan tenaga listrik dalam rangka pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui penugasan kepada anak perusahaan yang dibuat oleh Deputi Manajer Perencana Pengadaan IPP 2 yang ditetapkan pada tanggal 27 September 2017," katanya.



Sebelumnya, Sofyan dituntut jaksa KPK dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Sofyan diyakini jaksa bersalah karena memfasilitasi pemberian suap dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo kepada mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Mensos Idrus Marham.

Adapun hal yang memberatkan Sofyan adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan hal yang meringankannya adalah Sofyan tak ikut menikmati hasil tindak pidana suap yang telah dibantunya dan berlaku sopan serta belum pernah dihukum.

Jaksa meyakini Sofyan melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 Ke-2 KUHP dan Pasal 11 juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP. (zap/haf)