Rencana Jokowi Tambah Pos Jenderal TNI Dinilai Bukan Solusi Penumpukan Perwira

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Minggu, 06 Okt 2019 08:55 WIB
Foto: Presiden Jokowi saat menghadiri HUT ke-74 TNI (Andhika/detikcom)
Jakarta - Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah ratusan pos baru untuk kolonel dan jenderal TNI dinilai bukan solusi untuk menyelesaikan masalah penumpukan perwira. Pengembangan organisasi TNI harus didasarkan pada perkembangan ancaman.

"Saya kira reorganisasi TNI, artinya pengembangan TNI mestinya mengikuti perkembangan ancaman bukan mengikuti pertumbuhan personel. Pertumbuhan jumlah personel justru mengikuti perkembangan ancaman itu," kata Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi saat dihubungi, Sabtu (5/10/2019).



Menurut Khairul, salah satu yang mesti dipikirkan pemerintah adalah bagaimana mengelola pertumbuhan personel. Penumpukan perwira, sambung Khairul, bisa diatasi setidaknya lewat proses rekrutmen yang sesuai dengan kebutuhan ancaman.

"Jadi kalau pertumbuhan jumlah personel artinya rekrutmen artinya tidak dihitung dengan baik, itu soal penumpukan banyaknya perwira tinggi dan perwira setingkat kolonel itu nggak akan selesai masalahnya dan akan menjadi problem terus sehingga kalau menurut saya bukan sekadar menyediakan sekian banyak pos baru untuk perwira-perwira TNI, tapi apakah itu juga sesuai dengan perkembangan ancaman kita, katakanlah memperhatikan kondisi kawasan, keamanan kawasan," papar dia.