detikNews
2019/10/05 16:55:15 WIB

YLBHI soal Perppu KPK: Kenegarawanan Jokowi Diuji, Dengar Rakyat atau Parpol

Eva Safitri - detikNews
Halaman 1 dari 2
YLBHI soal Perppu KPK: Kenegarawanan Jokowi Diuji, Dengar Rakyat atau Parpol Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia Asfinawati (kiri). (Eva/detikcom)
Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai revisi UU KPK yang telah disahkan DPR ditujukan untuk kepentingan elite politik. Ia menilai eks Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly punya peran penting dalam memperlancar perencanaan Revisi UU KPK.

"Jadi kalau kita lihat mulai dari 2015, ketika revisi ini bergulir, maka pemain utama adalah Pak Yasonna Laoly berdasarkan jejak digital yang ada saya baca," ujar Asfinawati dalam diskusi Polemik bertajuk 'Perppu, Apa Perlu?' di The Consulate and Launge, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2019).

"Dan kalau kita lihat, Pak Yasonna dari PDIP dan ternyata ada kemelut bahwa dia tidak berdiskusi dengan Presiden. Dia hanya melakukan mengklaim bahwa dia berdiskusi dengan Presiden. Jadi ada persoalan pada 2015," lanjut Asfinawati.


Dia melanjutkan dugaan adanya kepentingan politik itu juga diperkuat ketika Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengeluarkan isu pemakzulan jika Jokowi mengeluarkan Perppu. Hal itu menjadi menjadi pertanyaan baginya.

"Kemudian kalau kita lihat yang menolak kemarin ada saya dengar soal impeach, hati-hati, Pak Presiden bisa dimakzulkan. Itu saya tidak tahu maksudnya. Apakah mau mengingatkan dengan baik apakah mengancam dari Pak Surya Paloh, kita harus tanya kepada beliau apa maksudnya mau mengingatkan apa mengancam," ucapnya.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com