Riset Oxford: Buzzer di Indonesia Bekerja untuk Politikus dan Swasta

Danu Damarjati - detikNews
Jumat, 04 Okt 2019 17:23 WIB
Foto ilustrasi (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - Pembahasan soal buzzer politik sedang mengemuka di Indonesia. Menurut penelitian dari Universitas Oxford, buzzer atau tentara siber (cyber troops) di negara ini bekerja untuk dua golongan organisasi.

"Aktivitas pasukan siber pada banyak bentuk organisasi dan beragam aktor memengaruhi media sosial untuk membentuk opini publik, mengatur agenda politik, dan menyebarkan gagasan," tulis penelitian itu, dilansir dari situs resmi Oxford Internet Institute, Jumat (4/10/2019).



Penelitian itu bertajuk 'The Global Disinformation Order: 2019 Global Information of Organized Social Media Manipulation' atau 'Orde Disinformasi Global: Informasi Global tentang Manipulasi Media Sosial Terorganisir 2019'. Penelitian ini adalah karya Samantha Bradshaw dan Philip N Howard dari Universitas Oxford.

Dalam hal bentuk organisasi, pasukan siber atau buzzer di dunia ada yang di bawah komando agensi pemerintah, politikus atau parpol, kontraktor swasta, organisasi masyarakat sipil, serta warga dan influencer. Bagaimana dengan pasukan siber atau buzzer di Indonesia?



Di Indonesia, pasukan siber atau buzzer terpantau bekerja dalam organisasi politikus dan parpol. Pasukan siber di Indonesia juga bekerja untuk kontraktor swasta.

Dalam hal ini, hanya ada satu organisasi politikus dan parpol serta satu kontraktor swasta yang peneliti temukan di Indonesia. Siapa politikus dan perusahaan swasta yang dimaksud? Penelitian ini tak menyebut nama.

Untuk negara lain, bentuk organisasi dan jumlahnya berbeda-beda. Misalnya Israel, manipulasi media sosial juga ada yang dilakukan oleh organisasi pemerintah, namun jumlah organisasi pemerintahnya lebih banyak ketimbang Indonesia yakni ada lebih dari tiga. Ada juga manipulasi media sosial yang dilakukan politikus dan parpol dalam jumlah satu organisasi saja. Manipulasi medsos oleh organisasi masyarakat sipil juga ditemukan di Israel, ada lebih dari tiga organisasi.

Di Amerika Serikat, ada lebih dari tiga organisasi pemerintah dan swasta yang melakukan manipulasi medsos. Dua organisasi politikus dan parpol juga melakukannya. Di negara tetangga, Malaysia, manipuasi medsos dilakukan oleh dua organisasi dari pihak pemerintah, politikus parpol, dan swasta, serta satu organisasi sipil dan satu influencer.



Ada 70 negara yang menjadi objek penelitian, yakni Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bosnia dan Herzegovina, Brazil, Cambodia, China, Colombia, Croatia, Cuba, Czech Republic, Ecuador, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Georgia, Germany, Greece, Honduras, Guatemala, Hungary, India, dan Indonesia.

Ada juga Iran, Israel, Italy, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Macedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Moldova, Myanmar, Netherlands, Nigeria, North Korea, Pakistan, Philippines, Poland, Qatar, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Serbia, South Africa, South Korea, Spain, Sri Lanka, Sweden, Syria, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, and Zimbabwe.



Tahapan metodologi penelitian ini adalah analisis konten berita yang dipakai pasukan siber, ulasan literatur, penyusunan studi kasus negara, dan konsultasi ahli. Peneliti juga mengaku bekerja sama dengan BBC.

Pasukan siber dalam penelitian ini dimaknai sebagai, "Aktor-aktor pemerintah atau parpol yang ditugasi untuk memanipulasi opini publik secara online." Jadi penelitian ini memang mengkhususkan diri pada buzzer yang spesifik, yakni buzzer politik. (dnu/fjp)