detikNews
2019/10/04 14:27:49 WIB

Banyak Negara Pakai Buzzer untuk Pecah Belah hingga Tekan Oposisi

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 3 dari 3
Banyak Negara Pakai Buzzer untuk Pecah Belah hingga Tekan Oposisi Ilustrasi (Foto: Internet)


Strategi komunikasi yang diterapkan dalam manipulasi medsos ada macam-macam, dari memproduksi meme, video, situs berita palsu, hingga memanipulasi media hingga membingungkan pembaca.

Dari 70 negara, ada 27 negara yang menggunakan troll (akun pemancing emosi) yang disponsori negara untuk menyerang oposisi dan aktivis via medsos. 47 Negara menggunakan trolling sebagai bagian dari persenjataan digital.


Macam-macam strategi komunikasi manipulasi medsos, yakni pembuatan media yang telah dimanipulasi atau disinformasi, pelaporan massal atas konten atau akun, strategi berdasarkan data, trolling, doxing, dan pelecehan.

Berikut ini temuan terkait strategi manipulasi medsos di 70 negara:
75% negara menggunakan disinformasi dan manipulasi media untuk menyesatkan publik
68% negara menggunakan trolling yang disponsori negara untuk menyasar lawan politik, oposisi, dan jurnalis
73% menguatkan pesan dan konten lewat penggunaan tagar

Soal kapasitas pasukan siber, ada yang rendah dan ada yang tinggi. Pasukan siber berkapasitas rendah adalah tim yang baru terbentuk dengan sumber daya dan platform minimal, hanya satu atau dua politikus yang terlibat dalam operasi domestik. Pasukan siber berkapasitas rendah yakni timnya dibentuk saat pemilu atau referendum saja, strategi yang diterapkan adalah penggunaan bot untuk menyebarkan disinformasi.


Pasukan siber kapasitas medium punya strategi yang konsisten dan mempekerjakan karyawan tetap. Pasukan siber berkapasitas tinggi berarti punya banyak staf dan anggaran yang besar, mereka bekerja tidak hanya pada saat pemilu saja.

Penelitian ini menyebut pemerintahan China menjadi pemain utama dalam hal penerapan disinformasi global. Propaganda China terkiat protes Hong Kong pada 2019 terjadi lewat platform domestik seperti Weibo, WeChat, dan QQ. Namun China juga punya ketertarikan baru ke arah penggunaan Facebook, Twitter, dan YouTube. Ini harus ditanggapi dengan peningkatan perhatian terhadap demokrasi.

"Media sosial yang pernah disanjung sebagai kekuatan kebebasan dan demokrasi kini dikritisi karena perannya yang mengamplifikasi disinformasi, menghasut kekerasan, dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap media dan institusi demokrasi," demikian kata penelitian tersebut.
(dnu/fjp)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com