Komnas HAM: Pencemaran Udara adalah Pelanggaran HAM - Halaman 2

Komnas HAM: Pencemaran Udara adalah Pelanggaran HAM

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Kamis, 03 Okt 2019 19:06 WIB
Foto: Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama Komnas HAM Esrom Hamonangan (Rahel/detikcom)
Foto: Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama Komnas HAM Esrom Hamonangan (Rahel/detikcom)


Menurut Esrom status siaga pencemaran udara tidak hanya terjadi di wilayah-wilayah yang mengalami Karhutla saja. Esrom mengatakan polusi di wilayah perkotaan pun juga sudah siaga.

"Sebenarnya di kota pun ada sebenarnya siaga, cuma kita sudah kebal kan gitu, ya. Sudah kebal dengan namanya haze," kata Esrom.


Esrom menjelaskan, selama ini pelanggaran HAM selalu dikaitkan dengan aspek kekerasan fisik saja, padahal pelanggaran HAM juga mencakup hingga ke aspek ekonomi, sosial, juga budaya. Menurutnya jika masyarakat tidak mendapatkan lingkungan yang sehat, itu juga sudah termasuk pelanggaran HAM.

"Tapi seperti saya bilang tadi bahwa mindset pemikiran orang itu bahwa pelanggaran HAM itu kan dipukuli, mahasiswa ditendang, gitu kan, terus diapakan, itu lah. Yang fisik gitu lah. Ternyata ekosos juga, ekonomi sosial budaya itu juga termasuk pelanggaran HAM," tutur Esrom.

Esrom pun menyampaikan bahwa Komnas HAM dapat mendampingi masyarakat yang ingin membawa kasus tentang pencemaran udara ke pengadilan.

"Jadi masalah haze (kabut) ini diadukan ke Komnas HAM, Komnas HAM menindak lanjuti, bisa di membawa ini ke pengadilan, didaftarkan. Itu menurut undang-undangnya," ucap Esrom.

Sementara itu, Direktur KPBB Ahmad Safrudin juga menambahkan bahwa sudah banyak masyarakat yang terkena efek samping dari pencemaran udara yang terjadi. Masyarakat dinilai terkena penyakit karena pencemaran udara.

"Sakit penyakit sudah menjangkiti warga sebagai dampak dari pencemaran udara," kata Direktur KPBB Ahmad, di Kantor KPBB, di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019)

Dalam diskusi di Kantor KPBB, Esrom juga beranggapan bahwa solusi pemerintah DKI Jakarta untuk memberlakukan sistem ganjil genap adalah sesuatu yang tidak efektif untuk mengurangi pencemaran udara di ibukota.

"Tapi kalau ditanyakan untuk mengendalikan atau mereduksi pencemaran udara, itu tidak," tegas Esrom kepada wartawan.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3