MA Raih WTP 6 Kali, Mengapa KPK Kasih Peringkat Integritas Terbawah?

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 02 Okt 2019 10:40 WIB
Nawawi Pamolango (dok.detikcom)

Selain itu, temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus dapat diminimalisir dan jika ada temuan harus segera ditindaklanjuti.

"Mengacu kepada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, masih terdapat temuan ketidakpatuhan atas Peraturan Perundang-undangan, seperti kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pada Satker, yang disebabkan ketidakcermatan dalam melakukan penatausahaan kehadiran pegawai, pencatatan pemotongan, serta atasan langsung tidak melakukan verifikasi atas pelaporan petugas absensi," ungkap Pudjoharsoyo mencontohkan.

Survei dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK dibantu Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 12 bulan yaitu sejak Juli 2017 hingga Juli 2018. Metode survei melalui wawancara mendalam dan pengambilan sampel responden acak.

"Tujuan survei untuk identifikasi area rentan korupsi dan indikator keberhasilan pencegahan korupsi," kata Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Wawan Wardiana.


Berikut hasil SPI untuk kategori Kementerian/Lembaga:

- Kementerian Kesehatan: 74,75
- Kemenkeu (Dirjen Bea Cukai): 70,2
- Kementerian Perhubungan: 66,99
- Badan Pertahanan Nasional: 64,67
- Mahkamah Agung: 61,11


Simak Video "DPR Periode 2014-2019 Dinilai Dapat Rapor Merah"

[Gambas:Video 20detik]

Halaman

(asp/aan)