detikNews
2019/09/30 16:59:21 WIB

Buntut Sanksi Hakim Kasus BLBI, ICW Minta KPK Selidiki Indikasi Transaksi

Ibnu Hariyanto - detikNews
Halaman 1 dari 3
Buntut Sanksi Hakim Kasus BLBI, ICW Minta KPK Selidiki Indikasi Transaksi Peneliti ICW Divisi Hukum dan Monitoring Pengadilan, Kurnia Ramadhana, dalam suatu diskusi (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Hakim ad hoc Mahkamah Agung (MA) Syamsul Rakan Chaniago di-nonpalu-kan selama 6 bulan karena terbukti melakukan pelanggaran etik bertemu dengan pengacara seorang terdakwa. Indonesia Corruption Watch (ICW) angkat bicara agar KPK 'ikut campur' dalam urusan itu. Kenapa?

Syamsul merupakan hakim anggota dari majelis hakim MA yang mengadili kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung yang saat itu berstatus terdakwa kasus korupsi terkait Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang ditangani KPK. Putusan kasasi itu melepas Syafruddin dari jerat hukum.




Di sisi lain ternyata Syamsul sempat melakukan pertemuan dengan Ahmad Yani yang tercatat sebagai salah satu pengacara Syafruddin. Hal ini yang membuat Syamsul dijatuhi sanksi etik oleh MA. Di sisi lain hal itu pula yang menjadi tanda tanya besar bagi ICW.

"Sanksi yang dijatuhkan oleh MA telah tepat. Sebab bagaimana pun hal ini mengonfirmasi bahwa ada kejanggalan dalam putusan kasasi tersebut," ucap Peneliti ICW Divisi Hukum dan Monitoring Pengadilan, Kurnia Ramadhana, dalam keterangan persnya, Senin (30/9/2019).

Atas asumsi itu Kurnia berharap KPK melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu KPK diharapkan Kurnia mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi Syafruddin dengan dasar putusan sanksi si pengadil itu.

"Pertanyaan sederhananya adalah apakah ada sesuatu yang diberikan atau dijanjikan kuasa hukum pada hakim? Tentu pertanyaan ini harus dikonfirmasi lebih lanjut oleh KPK," kata Kurnia.




Selain itu Kurnia menyoroti pemberian sanksi ke Syamsul soal pencantuman namanya pada papan kantor hukum. ICW menyebut hal itu melanggar Pasal 21 huruf b Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02 /BP/P-KY/09/2012.

Tak hanya menyerang Syamsul, Kurnia juga meminta organisasi advokat memeriksa Ahmad Yani. Dia beralasan pertemuan yang dilakukan Ahmad Yani diduga melanggar Pasal 7 huruf d Kode Etik Advokat.

"Karena diduga mengadakan hubungan langsung dengan hakim yang sedang menangani perkara. Ini diatur dalam Pasal 7 huruf d Kode Etik Advokat yang menyebutkan bahwa dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum," tuturnya.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com