detikNews
Rabu 25 September 2019, 19:05 WIB

Menhan: Bela Negara dalam RUU PSDN Bukan Wajib Militer

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Menhan: Bela Negara dalam RUU PSDN Bukan Wajib Militer Menhan Ryamizard Ryacudu (M Zhacky/detikcom)
Jakarta - DPR berencana mengesahkan RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) yang mana secara garis besar mengatur tentang bela negara. Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menjelaskan bela negara yang dimaksud bukanlah wajib militer.

"Saya sudah bilang itu bukan wajib militer. Yang jelas bukan wamil," kata Ryamizard di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019).


Kendati demikian, Ryamizard mengaku belum bisa menjelaskan lebih detail terkait bela negara tersebut.

"Saya belum lihat lengkap lagi. Kalau dari saya kan nggak ada wajib militer," jelasnya.

Sebelumnya, DPR bersama pemerintah menyepakati RUU PSDN dilanjutkan ke pengambilan keputusan tingkat kedua di paripurna. Keputusan itu diambil pada Senin (23/9).

Bela negara sendiri menjadi salah satu upaya dalam melakukan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Hal itu sebagaimana termuat dalam Pasal 3 ayat 1.


Selain itu, persoalan bela negara diatur lebih lanjut di pasal 4 yang merinci bahwa langkah itu sebagai bagian kesiapan untuk pertahanan negara. Dalam pasal tersebut, upaya bela negara digelar melalui ayat 2 poin b tentang pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.

Berikut ini bunyi pasal 4:

1. Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan
Pertahanan Negara.

2. Keikutsertaan Warga Negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
a. pendidikan kewarganegaraan;
b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
d. pengabdian sesuai dengan profesi.

Sementara pelatihan dasar kemiliteran secara wajib diatur lebih dalam pada pasal 4. Berikut ini bunyi pasal tersebut:

1. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan bentuk pembekalan kemampuan dasar militer bagi Warga Negara.
2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi Warga Negara sebagai calon Komponen Cadangan.
3. Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib untuk pembentukan calon
Komponen Cadangan.
4. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pembentukan Komponen Cadangan.
(mae/gbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com