KLHK Akan Libatkan Pemda Terkait Sanksi Perusahaan Penyebab Karhutla

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Senin, 23 Sep 2019 16:29 WIB
Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani (Lisye/detikcom)
Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan melibatkan pemerintah daerah (pemda) dalam pemberian sanksi kepada perusahaan penyebab karhutla. Pelibatan itu akan dilakukan dalam proses pemberian izin serta pengawasan terhadap perusahaan.

"Kami perlu melihat agar kita bisa menimbulkan efek jera yang lebih keras lagi dan juga memperluas cakupan penindakan ini. Kita perlu melibatkan pemerintahan daerah, khususnya berkaitan dengan izin-izin dan upaya pengawasan izin yang mereka berikan," ujar Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani di Kemenkomimfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).



Rasio menyebut, sebagai pemberi izin perusahaan, pemerintah daerah juga memiliki peran pengawasan, sehingga perusahaan dituntut patuh pada undang-undang yang berkaitan dengan karhutla.

"Dengan dilakukan pengawasan ini, kita akan dapat mendorong kepatuhan-kepatuhan para pemegang izin masuk di dalamnya berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan karhutla," lanjutnya.



Selanjutnya
Halaman
1 2