RUU KUHP Bisa Jerat Korporasi Pembakar Hutan

Andi Saputra - detikNews
Senin, 23 Sep 2019 13:46 WIB
Kabut asap tutupi kota-kota di Sumatera (antara)
Jakarta - RUU KUHP meluaskan subjek pidana. Bila dalam KUHP yang berlaku saat ini subjek pidana hanya orang, maka dalam RUU KUHP tersebut terjadi perluasan definisi 'barang siapa' menjadi orang dan badan usaha/korporasi.

Berdasarkan draft RUU KUHP versi 15 September 2019 yang dikutip detikcom, Senin (23/9/2019), tegas disebutkan 'setiap orang' adalah perseorangan dan korporasi.

"Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi," demikian bunyi Pasal 182.


Dalam pasal 46 ayat 1 disebutkan korporasi merupakan subjek tindak pidana. Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama," demikian bunyi Pasal 47.

Tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan korporasi.

Apa syarat korporasi dimintai pertanggungjawaban? Yaitu jika:

1. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
2. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; dan
3. diterima sebagai kebijakan korporasi.


Bagi korporasi yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka bisa dikenakan pidana pokok dan pidana tambahan. Selain itu juga bisa dikenakan:

1. pembayaran ganti rugi;
3. perbaikan akibat Tindak Pidana;
3. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
4. pemenuhan kewajiban adat;
5. pembiayaan pelatihan kerja;
6. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
7. pengumuman putusan pengadilan;
8. pencabutan izin tertentu;
9. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
10. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;
11. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan
12. pembubaran korporasi.

"Dalam hal kekayaan atau pendapatan Korporasi tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Korporasi dikenai pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi," demikian bunyi Pasal 122 ayat 4.

Dalam Pasal 123 diatur tindakan yang dapat dikenakan bagi korporasi, yaitu:
1. pengambilalihan Korporasi;
2. pembiayaan pelatihan kerja;
3. penempatan di bawah pengawasan; dan/atau
4. penempatan Korporasi di bawah pengampuan.


Apakah aturan di atas berlaku untuk korporasi pembakar hutan? Dalam Buku II diatur soal 'Tindak Pidana Lingkungan Hidup'. Dalam Pasal 346 RUU KUHP disebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau Perusakan Lingkungan Hidup yang melebihi baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau paling banyak Kategori VI.

"Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau paling banyak Kategori VII," demikian bunyi pasal 346 ayat 1.

(asp/mae)