RUU KUHP Bisa Jerat Korporasi Pembakar Hutan

Andi Saputra - detikNews
Senin, 23 Sep 2019 13:46 WIB
Kabut asap tutupi kota-kota di Sumatera (antara)

Apa syarat korporasi dimintai pertanggungjawaban? Yaitu jika:

1. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
2. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; dan
3. diterima sebagai kebijakan korporasi.


Bagi korporasi yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka bisa dikenakan pidana pokok dan pidana tambahan. Selain itu juga bisa dikenakan:

1. pembayaran ganti rugi;
3. perbaikan akibat Tindak Pidana;
3. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
4. pemenuhan kewajiban adat;
5. pembiayaan pelatihan kerja;
6. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
7. pengumuman putusan pengadilan;
8. pencabutan izin tertentu;
9. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
10. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;
11. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan
12. pembubaran korporasi.

"Dalam hal kekayaan atau pendapatan Korporasi tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Korporasi dikenai pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi," demikian bunyi Pasal 122 ayat 4.