detikNews
2019/09/23 13:39:05 WIB

Pasal-pasal Kontroversial dalam RUU Pertanahan

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Halaman 1 dari 4
Pasal-pasal Kontroversial dalam RUU Pertanahan Foto: Ilustrasi rumah digusur (Istimewa/Boredpanda)
Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan merupakan salah satu RUU yang bakal disahkan oleh DPR. Namun, RUU ini masih menjadi polemik lantaran mengandung sejumlah pasal yang dinilai bermasalah.

Sebagaimana dilihat detikcom pada Senin (23/9/2019) di laman resmi DPR, RUU tentang Pertanahan masuk dalam judul RUU prolegnas prioritas prioritas. RUU ini sendiri diusulkan oleh DPR dan DPD.



Berikut ini adalah beberapa pasal yang dinilai bermasalah yang dirangkum detikcom:

1. Korban penggusuran yang melawan terancam pidana

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menilai ada sejumlah pasal karet dalam RUU tentang Pertanahan. Salah satunya itualah Pasal 91. Menurutnya, Pasal ini bisa memberikan legitimasi bagi aparat untuk memidanakan masyarakat yang ingin membela hak tanahnya.

"RUU itu bermasalah. Di pasal 91 misalnya, itu memberikan legitimasi hukum polisi untuk melakukan pemidanaan. Tentu ini kan pasti akan ditafsirkan secara utuh, untuk secara bebas menangkap siapapun. Misalkan, warga yang menolak tanahnya untuk dijadikan bandara," kata Dewi Kartika kepada wartawan, Senin (23/9/2019).



Pasal 91 dalam draft RUU tentang Pertanahan itu menyebut orang yang menghalangi petugas saat menggusur bisa dipidana. Begini bunyinya:

"Setiap orang yang menghalangi petugas dan/atau aparatur penegak hukum yang melaksanakan tugas pada bidang tanah miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c atau orang suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)," bunyi pasal dalam draft yang diterima.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com