detikNews
Senin 23 September 2019, 12:05 WIB

Harap RUU KUHP Disahkan, Zulkifli Hasan: Tunggu Semua Setuju Nggak Sah-sah

Tsarina Maharani - detikNews
Harap RUU KUHP Disahkan, Zulkifli Hasan: Tunggu Semua Setuju Nggak Sah-sah Zulkifli Hasan (Tsarina/detikcom)
FOKUS BERITA: Kontroversi RUU KUHP
Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan ingin RUU KUHP segera disahkan sebelum periode jabatan DPR selesai pada 30 September mendatang. Ia berharap DPR dan pemerintah menemukan kesepakatan soal pasal-pasal yang menimbulkan polemik di masyarakat.

"Ini kan UU zaman Belanda. Jadi kalau nunggu semua setuju, ya nggak sah-sah itu UU. Makanya saya berharap bisa disepakati dalam konsultasi ini, sehingga UU ini bisa diselesaikan oleh periode sekarang, sehingga ada prestasi," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Disebutkan Zulkifli, hari ini pimpinan DPR akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas RKUHP. Dia pun berharap pertemuan itu membuahkan hasil.


"Kan pimpinan fraksi dan DPR akan ketemu presiden. Masih ada waktu mana yang dianggap belum sesuai aspirasi publik. Masih ada waktu beberapa hari ini untuk sinkronisasi," tuturnya.

Menurut Zulkifli, sudah saatnya Indonesia memiliki KUHP buatan sendiri. Sebab, KUHP yang berlaku sekarang merupakan peninggalan Belanda.

"Mudah-mudahan bisa disepakati karena ini penting sekali. Ini kan sudah zaman sudah puluhan tahun nggak jadi-jadi. Sulit sekali kalau nunggu ini semua setuju, nggak mungkin menurut saya. Nanti kan bisa kalau digugat ke MK, MA, kan bisa revisi. Tapi kita punya dulu UU yang namanya made in Indonesia," ujarnya.


Namun ia mengaku tak masalah jika RKUHP ditunda pengesahannya hingga periode berikutnya. Ketua Umum PAN itu menegaskan mendukung apa pun sikap Presiden Joko Widodo.

"Tetapi kalau tidak pada akhirnya saya dukung Pak Jokowi. Kan nggak pakai syarat dukung," Kata Zulkifli.

Seperti diketahui, RUU KUHP sedianya akan disahkan pekan ini. Meski begitu, Jokowi meminta DPR untuk menunda pengesahan RUU itu. Alasannya, ia meminta DPR-pemerintah mempertimbangkan aspirasi sejumlah kalangan yang mengkritisi pasal-pasal kontroversial di RUU KUHP.


Golkar Amini Jokowi Tunda Pengesahan RUU KUHP:

[Gambas:Video 20detik]


(tsa/elz)
FOKUS BERITA: Kontroversi RUU KUHP
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com