Polusi Disorot HAM PBB,Walhi: Pemerintah Gagal Lindungi Hak Hidup Rakyat

Polusi Disorot HAM PBB,Walhi: Pemerintah Gagal Lindungi Hak Hidup Rakyat

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Senin, 23 Sep 2019 09:29 WIB
Kabut Asap di Kota Jambi (Ferdi/detikcom)
Kabut Asap di Kota Jambi (Ferdi/detikcom)
Jakarta - Dampak buruk polusi disorot Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut kualitas udara yang buruk berpotensi membunuh kelompok rentan, termasuk anak-anak.

"Bernapas syarat utama untuk hidup. Kandungan partikulat terlarut di udara sudah lebih dari dua kali lipat dari ambang batas, level berbahaya. Ini berpotensi membunuh kelompok rentan, balita, orang tua, dan orang yang sakit," kata juru kampanye Walhi, Zenzi Suhadi, kepada wartawan, Senin (23/9/2019).


Menurut Suhadi, pemerintah telah gagal melindungi hak dasar manusia untuk hidup. Kegagalan itu terjadi karena negara tak menghukum penjahat lingkungan serta gagal memulihkan fungsi ekosistem gambut.

"Pemerintah telah gagal melindungi hak paling mendasar manusia untuk hidup. Kegagalan ini disebabkan oleh dua hal mendasar, gagalnya negara menghukum para penjahat lingkungan yang merampas udara bersih rakyat, serta gagalnya negara memulihkan fungsi ekosistem gambut sebagai penyokong kehidupan manusia. Karena kerusakan ekosistem berawal dari pemerintah, sedangkan pemulihan dan penghentian kejahatannya tidak dilakukan, sesungguhnya pemerintah saat ini sudah menjadi bagian dari kejahatan kemanusiaan ekosida," ujar Suhadi.

Suhadi mengatakan pemerintah harus mencabut izin perusahaan yang merusak ekosistem gambut. Ia juga berharap penegakan hukum yang tegas kepada perusahaan pelaku pembakaran hutan.

"Saat ini ada 228 perusahaan sawit dan HTI (hutan tanaman industri) terlibat dalam merusak ekosistem gambut. Pemerintah harus cabut izin-izin perusahaan ini dan memulihkan ekosistem gambut, melaksanakan penegakan hukum yang tegas kepada korporasi dan para pemilik group/perusahaan pelaku perusakan ekosistem gambut. Selama penegakan hukum hanya menyasar setingkat manajemen perusahaan dan pelaku lapangan, kejahatan ini tidak akan berhenti," sebutnya.


Lebih lanjut, Suhadi juga meminta pemerintah memulihkan ekosistem gambut yang terbakar secara total. Tak sampai di situ, Suhadi ingin agar biaya penanggulangan dan pemulihan ekosistem dibebankan kepada perusahaan agar tak membebani APBN.

"Pemerintah membebankan seluruh biaya penanggulangan dan pemulihan kerusakan gambut, kebakaran, dan asap kepada korporasi pelaku, karena konstitusi kita memungkinkan untuk ini. Jangan sampai rakyat rugi tiga kali, alamnya rusak, menanggung racun di udara, dan uangnya di APBN dipakai untuk mensubsidi korporasi," tegasnya.

Sebelumnya, isu polusi udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini menjadi masalah di mana-mana. Soal polusi udara, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet, menyoroti dampak buruknya terhadap anak-anak.

"Polusi udara membuat anak-anak rentan mati," kata Michelle Bachelet lewat akun Twitternya, @mbachelet, Minggu (22/9).

"Dalam banyak kasus, anak-anak bahkan tak bisa bernapas dengan aman di dalam rumah mereka sendiri. Udara bersih adalah hak asasi manusia dan memerangi polusi udara bisa dilakukan. Kita perlu melakukan aksi sekarang," cuitnya.

Dia menggunakan tagar #AirPollution, #CleanAir, dan #ActNow.

Di Indonesia, asap kebakaran hutan dan lahan masih menjadi masalah, utamanya di bagian Pulau Sumatera dan Kalimantan. Asap mengganggu penerbangan, sejumlah kabupaten meliburkan sekolahnya. Bahkan asap juga sampai mengganggu negara tetangga.


Soal Karhutla, Kontras Ancam Laporkan Pemerintah dan Korporasi ke PBB:

[Gambas:Video 20detik] (azr/nvl)