detikNews
2019/09/22 20:16:59 WIB

Round-Up

Istana Jawab Satire Dahnil Anzar soal KPK

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 2
Istana Jawab Satire Dahnil Anzar soal KPK Foto: Dahnil Anzar Simanjuntak (Jefrie Nandy Satria/detikcom)
Jakarta - Revisi Undang-Undang KPK ditanggapi Dahnil Anzar Simanjuntak dengan melempar satire lebih baik lembaga antirasuah itu dikuburkan daripada jadi alat kekuasaan. Sindiran Dahnil dijawab Istana.

Dahnil yang kini menjadi juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto itu awalnya membandingkan KPK dengan sejumlah penegak hukum lain. Dia heran UU KPK direvisi, sedangkan UU terkait penegak hukum lain tak diperbaiki.

"Kenapa kemudian tidak ada upaya memperbaiki UU Kejaksaan, misalnya kepolisian. Kepolisian kita juga tidak sempurna, kenapa kemudian tidak ada upaya untuk melakukan revisi UU Kepolisian. Tapi dalam banyak hal UU KPK itu selalu menjadi target utama untuk dilakukan revisi kemudian itu menjadi pekerjaan rutin DPR maupun kepresidenan," kata Dahnil dalam channel YouTube DAS Official seperti dilihat detikcom, Sabtu (21/9/2019).

Menurut Dahnil, upaya untuk melakukan revisi UU KPK sudah ada sejak lama. Pengusul revisi UU KPK itu juga disebut Dahnil silih berganti antara pemerintah dan DPR.


Selain melalui revisi UU KPK, kata Dahnil, upaya pelemahan lembaga antikorupsi itu juga dilakukan dengan memasukkan 'agen' ke dalam tubuh KPK. Orang tersebut nantinya akan melemahkan KPK dari dalam dan memberikan informasi penting kepada pihak luar, menurut dia.

"Sejak dalam proses politik keberadaan KPK selalu terjadi upaya kuda troya. Kuda troya ini adalah memasukkan para pihak yang bisa menjadi agen dalam KPK untuk tadi melemahkan KPK dari dalam kemudian mensuplai informasi keluar terutama kepada mereka-mereka yang punya kepentingan," imbuh dia.


Bagi Dahnil, KPK sebaiknya dikubur saja dibandingkan menjadi alat kekuasaan dan dilemahkan secara perlahan-lahan. Dengan begitu, Presiden Jokowi bisa fokus memperbaiki kepolisian dan kejaksaan secara sungguh-sungguh.

"Cara begitu lebih fair ketimbang sekarang ingin melemahkan dan mengubur KPK pelan-pelan, menggunakan KPK sebagai alat politik kekuasaan dan itu sangat berbahaya dan itu akan merusak sistem kita berbangsa dan bernegara," kata Dahnil.

Istana, melalui Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyayangkan pernyataan Dahnil.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com