detikNews
2019/09/21 07:47:45 WIB

Round-Up

Travel Warning Muncul karena Pasal Kumpul Kebo, Ada Perubahan Pak Jokowi?

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 3
Travel Warning Muncul karena Pasal Kumpul Kebo, Ada Perubahan Pak Jokowi? Sekadar ilustrasi (tak berhubungan dengan berita): Hidup bersama tanpa ikatan pernikahan alias kumpul kebo. (iStock)
Jakarta - Rencananya, RUU KUHP akan disahkan oleh DPR sebelum masa jabatan anggota dewan habis. Ada macam-macam pasal di dalamnya yang bikin ramai publik, salah satunya pasal kumpul kebo. Kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar RUU KUHP itu ditunda.

Bagaimana nasib pasal kumpul kebo usai Jokowi meminta penundaan pengesahan RUU KUHP? Apakah pasal itu bakal ikut dikaji ulang, dibuang, atau dipertahankan?



Berdasarkan draft RUU KUHP yang didapat detikcom, Jumat (20/9/2019), pelaku kumpul kebo diancam dengan hukuman 6 bulan penjara. Berikut adalah bunyi pasalnya.

Pasal 419
Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.



Bila itu disahkan, berarti KUHP bakal mengkriminalisasi hidup serumah tanpa nikah. Ini berbeda dengan KUHP yang berlaku saat ini, yang tidak memidana pasangan kumpul kebo. KUHP itu dibuat pada 1830 oleh Belanda dan dibawa ke Hindia Belanda pada 1872. Pemerintah kolonial memberlakukan secara nasional di Indonesia pada 1918 hingga saat ini. Apa alasannya kumpul kebo dikriminalisasi di RUU KUHP?

"Perumusan tindak pidana kesusilaan bersumber dari KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Selain itu, dalam merumuskan norma hukum pidana di bidang kesusilaan juga mempertimbangkan hasil penelitian dan masukan dari diskusi kelompok terfokus serta perkembangan hukum dalam yurisprudensi dan praktik penegakan hukum," demikian bunyi Naskah Akademik RUU KUHP yang dikutip detikcom.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com