detikNews
2019/09/21 07:06:30 WIB

Round-Up

Penersangkaan Imam Nahrawi Picu Beda Pendapat di PMII

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 3
Penersangkaan Imam Nahrawi Picu Beda Pendapat di PMII Imam Nahrawi saat mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Menpora (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Instruksi Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) untuk turun ke jalan tak dipenuhi semua pengurus cabang (PC). PB PMII meminta pengurus di daerah untuk unjuk rasa setelah Menpora Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka.

Perbedaan pendapat muncul terkait penetapan tersangka terhadap Imam di kasus suap dana hibah KONI. Tidak semua PC PMII sepakat dengan pandangan PB PMII.

PB PMII lewat surat bernomor 391.PB-XIX.02.147.A-1.09-2019 menginstruksikan seluruh PC PMII menggelar aksi demonstrasi serentak usai salat jumat. Mereka menilai KPK melakukan tebang pilih kasus.


Mereka menduga penetapan tersangka terhadap Imam politis dan melanggar hukum. Mereka juga menuding ada kelompok radikal--atau disebut kelompok Taliban--yang ingin merusak citra pemerintah dan mengincar politis berlatar Nahdliyin (warga Nahdlatul Ulama).

Di Jakarta, massa beratribut PMII menggelar demonstrasi di depan gedung KPK, Jl Kuningan Pers ada, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2019). Demo sempat ricuh, massa juga sempat melemparkan telur ke arah gedung KPK.

Massa sempat membakar ban namun langsung dipadamkan petugas kepolisian. Massa dan polisi juga sempat terlibat saling dorong. Hingga akhirnya polisi memukul mundur mereka.

Massa menuntut pimpinan KPK mundur, meminta capim KPK terpilih cepat dilantik, dan menyatakan mendukung revisi UU KPK.


Aksi protes serupa terjadi di Ponorogo. Massa yang mengatasnamakan PMII demo di depan kantor DPRD Ponorogo saat KPK tengah menjalankan roadshow.

Mereka menyuarakan adanya isu radikalisme di tubuh KPK. Mereka khawatir jika lembaga negara disusupi radikalisme bisa merusak citra baik di mata masyarakat.

"Jangan sampai KPK itu dijadikan alat politik pun juga dengan isu radikalisme jangan sampai masuk kesana, kita butuh komitmen," tutur korlap aksi, Hanif Munawirullah di tengah aksi.

Massa kemudian ditemui oleh Penasehat Hukum KPK Muhammad Tsani Annafari. Tsani mengatakan KPK merupakan lembaga negara yang bersikap keras kepada korupsi. Jika ada fitnah-fitnah silakan dibuktikan.


"Kami punya SOP ada aturan mainnya, kalau yang radikal-radikal itu tidak ada di KPK, silakan datang ke KPK," terang Tsani.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com