detikNews
2019/09/19 18:59:59 WIB

DPR Ngotot Dana Abadi, Rapat RUU Pesantren Alot

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Halaman 1 dari 2
DPR Ngotot Dana Abadi, Rapat RUU Pesantren Alot Foto: Menag Lukman rapat bersama Komisi VIII DPR (Lamhot Aritonang-detikcom).
Jakarta - Rapat pembahasan RUU Pesantren antara pemerintah dan DPR berlangsung alot karena pembahasan pasal dana abadi. DPR bersikukuh agar dana abadi diatur dalam Pasal 49 RUU Pesantren yang berbunyi 'pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren', sementara pemerintah tidak sepakat dengan pasal tersebut.

"Pemerintah menyetujui bahwa seluruh pembahasan panja ini bisa dibawa ke tingkat dua di paripurna. Khusus satu hal yang masih dipending yang masih belum mendapat kesepakatan bersama, terkait pasal 49 kami dari pemerintah ingin menjelaskan terkait keberadaan dana abadi pesantren karena ini domain Kemenkeu dan kami sudah berkali-kali mencoba mengkonfirmasi," kata Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin dalam rapat bersama Komisi VIII di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Lukman pun memaparkan alasannya menolak pasal 49 di RUU Pesantren. Salah satunya, dana abadi yang baru di luar alokasi dana pendidikan akan membebani negara dan masyarakat.

"Nanti pengelolaannya menimbulkan beban lagi, karena akan butuh institusi baru. Ketiga pesantren akan kurang mendapatkan manfaat yang optimum, karena kalau ada dana abadi umat yang bisa dimanfaatkan hanya nilai manfaat karena namanya abadi," ujarnya.


Namun, DPR tetap ingin pesantren mendapatkan dana abadi di luar alokasi dana pendidikan. DPR beralasan dana abadi tersebut tidak digunakan hanya untuk pendidikan tapi juga untuk berdakwah.

"Kata dapat pada pasal 42 dicoret, tapi tanpa menghilangkan pasal 49," kata Ketua Komisi VIII, Ali Taher.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com