detikNews
2019/09/19 16:47:06 WIB

Soal Penghinaan Presiden di KUHP Baru, PKS: Bisa Jadi Pasal Karet

Mochamad Zhacky - detikNews
Halaman 1 dari 2
Soal Penghinaan Presiden di KUHP Baru, PKS: Bisa Jadi Pasal Karet Foto: Alfons/detikcom
Jakarta - PKS menilai pasal tentang penghinaan presiden dalam KUHP yang baru multi intepretasi atau pasal karet. PKS berpendapat bahwa wajar jika presiden menjadi pusat perhatian, entah dalam bentuk kritik atau komentar.

"Pasal ini (penghinaan presiden) bisa jadi pasal karet. Konstitusi sudah menyatakan kebebasan pendapat adalah hak warga negara. Dan Presiden sebagai pejabat yang mengurus urusan publik wajar akan selalu jadi pusat komentar," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Kamis (19/9/2019).

Mardani menilai, lebih baik mengedepankan pendekatan edukasi kepada masyarakat. Dia menyebut pemberlakuan pasal penghinaan presiden bukan langkah bijak.

"Jauh lebih baik pendekatan literasi dan edukasi. Bukan langkah bijak pasal ini," sebutnya.


Pasal Penghinaan terhadap Presiden tertuang dalam KUHP untuk menggantikan KUHP kolonial Belanda. Namun, dalam penjelasannya disebutkan tegas bahwa kebebasan berpendapat untuk mengkritik kebijakan pemerintah tidak termasuk kategori penghinaan presiden.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com