Koalisi Masyarakat Sipil Kirim Surat ke Sekjen PBB soal Pelemahan KPK

Koalisi Masyarakat Sipil Kirim Surat ke Sekjen PBB soal Pelemahan KPK

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Kamis, 19 Sep 2019 15:48 WIB
Peneliti Transparency Internasional Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko (Lisye/detikcom)
Peneliti Transparency Internasional Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko (Lisye/detikcom)
Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi bertemu dengan perwakilan kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia untuk urusan obat-obatan dan kejahatan, termasuk korupsi (UNODC). Mereka juga mengirimkan surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres mengenai upaya pelemahan terhadap KPK.

"Hari ini kita udah diterima sama UNODC kita juga sudah memberikan beberapa update situasi terkait dengan proses pengesahan UU KPK," ujar Peneliti Transparency Internasional Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko di kantor UNODC, Jalan MH Tahmrin, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).



Wawan mengatakan, setelah DPR mengesahkan UU KPK pada Selasa (17/9) lalu, pihaknya menilai ada upaya pelemahan gerakan antikorupsi di Indonesia. Maka itu, dia melapor ke PBB atas situasi tersebut.

"Kami ingin dunia internasional dalam hal ini UN ingin memberi tahu pada mereka bahwa dunia penting untuk tahu bahwa saat ini, hari ini pelemahan gerakan antikorupsi di Indonesia," imbuhnya.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengirimkan surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres. Wawan menyebut pihak UNODC terlebih dahulu akan mempelajari UU KPK yang telah diresmikan sebelum memberikan laporan ke kantor pusat PBB.



"Sikap UN menerima surat keberatan kami tapi akan menganalisis dulu UU yang sudah disahkan kemudian akan disampaikan ke kantor pusat mereka. Kemudian hasil analisisnya tersebut akan mengeluarkan statement," imbuhnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2