detikNews
2019/09/19 10:50:32 WIB

RUU Pemasyarakatan Bakal Disahkan, Denny Indrayana: Ada Potensi Obral Remisi

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Halaman 1 dari 2
RUU Pemasyarakatan Bakal Disahkan, Denny Indrayana: Ada Potensi Obral Remisi Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono
Jakarta - Komisi III DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM sepakat merevisi Undang-Undang (UU) Pemasyarakatan. Dalam revisi tersebut syarat-syarat pemberian hak-hak, seperti remisi dan pembebasan bersyarat, bagi terpidana kasus korupsi kembali mengacu pada KUHAP. Revisi tersebut nantinya akan menghapus PP Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur pengetatan secara khusus remisi terhadap terpidana korupsi.

Mantan Wakil Menkum HAM Denny Indrayana mengatakan revisi UU tersebut berpotensi mengobral remisi bagi narapidana korupsi. Denny menyebut PP Nomor 99 Tahun 2012 tidak melanggar UU yang ada karena sudah sering diuji di Mahkamah Agung (MA).

"Itu menunjukkan ada politik hukum yang berbeda. Saya ulangi itu menunjukkan itu ada politik hukum yang berbeda dari masa sebelumnya. Dari awalnya dengan PP 99 itu pengetatan pemberian remisi, persyaratan dan lain-lain. Sehingga napi korupsi tidak mudah mendapatkan hak-haknya itu. Bukan tidak ada ya, tidak mudah, menjadi politik hukum yang lebih longgar. Karena syaratnya, kalau tidak dengan PP 99 itu lebih mudah. Yang kedua adalah pengesahan undang-undang ini menunjukkan politik hukum yang berubah. Dari awalnya mengatakan revisi napi korupsi menjadi lebih longgar. Sehingga ada potensi obral remisi," kata Denny saat dihubungi detikcom, Kamis (19/9/2019).


Denny menegaskan PP Nomor 99 Tahun 2012 sudah sering diuji di MA. Hasilnya, menurut Denny, argumen yang dibawa oleh penggugat selalu ditolak.

"Upaya napi korupsi untuk menghilangkan PP 99, melalui MA dan MK itu patah, ditolak argumennya. Jadi argumentasi ini hak napi dan melanggar HAM itu sudah basi. Sudah dimentahkan oleh keputusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang mengadakan PP 99 tidak melanggar UU," jelas Denny.

Meski demikian, Denny mengakui revisi UU Permasyarakatan merupakan hak konstitusional dari Presiden dan DPR. Dia menilai jika penetapan revisi UU Permasyarakatan itu sah.

"Perubahan atau pengesahan UU pemasayarakatan itu adalah hak presiden dan DPR. Jadi secara konstitusional sah," ucapnya.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com