detikNews
2019/09/19 09:02:13 WIB

Round-Up

Laode vs Laoly soal Revisi UU KPK

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 3
Laode vs Laoly soal Revisi UU KPK Menkum HAM Yasonna Laoly (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif terlibat silang pendapat dengan Menkum HAM Yasonna H Laoly soal pembahasan revisi UU KPK sebelum disahkan. Poin perbedaan pendapat itu yakni soal dilibatkannya KPK sebelum UU KPK disahkan.

Pernyataan ini pertama kali disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo saat menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK ke Presiden Joko Widodo. Saat itu, pimpinan KPK menyampaikan kekecewaan karena KPK tak pernah dilibatkan dalam pembahasan revisi UU KPK.

Agus mengatakan KPK sempat mendatangi Yasonna di Kemenkum HAM untuk mengetahui poin UU KPK yang direvisi. Agus mengaku tidak tahu draf UU KPK yang dibahas pemerintah bersama DPR. KPK khawatir revisi UU KPK akan melemahkan lembaga antirasuah tersebut.


"Kami ini kalau ditanya anak buah seluruh pegawai tidak mengetahui apa isi undang-undang itu, bahkan kemarin kami menghadap Menteri Kum HAM untuk sebetulnya ingin mendapat draf resmi seperti apa. Nah kemudian Pak Menteri menyatakan nanti akan diundang," kata Agus di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2019).

Hingga kemudian revisi UU 30/2002 tentang KPK disahkan DPR pada Selasa (17/9). Yasonna lalu angkat bicara menepis anggapan bahwa pemerintah dan DPR tak pernah melibatkan KPK dalam pembahasan RUU KPK. Ia mengatakan sempat menerima kedatangan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif untuk membicarakan revisi UU KPK.

"Saya berkomunikasi dengan Pak Laode, saya menerima Pak Laode dan Pak Agus Rahardjo di kantor saya mengenai soal ini. Saya sampaikan poin-poin yang kita sepakati," kata Yasonna seusai rapat paripurna DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).


Yasonna menyatakan, dalam pertemuan itu, dirinya menjelaskan materi revisi RUU KPK. Ia mengaku di antaranya membahas status KPK menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan pegawainya menjadi aparatur sipil negara (ASN). Yasonna juga mengaku membahas pembentukan Dewan Pengawas KPK dan izin penyadapan.

"Di sini kita atur kewenangan penyadapan itu kita atur supaya baik, supaya tidak ada penyalahgunaan, abuse of power. Maka dikatakan harus ada izin penyadapan. Bahkan waktu perdebatan izin penyadapan itu ada yang mengatakan hanya pada tingkat penyidikan, kita katakan 'tidak'," kata Yasonna.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com