detikNews
2019/09/19 07:02:28 WIB

DPR Jelaskan Penganggaran Dana Hibah KONI yang Bikin Menpora Jadi Tersangka

Tsarina Maharani - detikNews
Halaman 1 dari 2
DPR Jelaskan Penganggaran Dana Hibah KONI yang Bikin Menpora Jadi Tersangka Ilustrasi rapat komisi DPR/Foto: Gibran Maulana Ibrahim-detikcom
Jakarta - Menpora Imam Nahrawi jadi tersangka kasus dugaan suap terkait dana hibah KONI 2018 dari Kemenpora yang dianggarkan sebesar Rp 17,9 miliar. DPR, sebagai pihak yang terlibat dalam pembahasan APBN, mengatakan tak menaruh curiga dengan pengajuan anggaran Kemenpora di tahun tersebut karena mengaku tak berwenang membahas rinci penyusunan anggaran kementerian/lembaga.

Wakil Ketua Komisi X dari F-PKS, Abdul Fikri, mengatakan DPR tidak memiliki kewenangan membahas anggaran hingga satuan tiga sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2014. Dia menjelaskan pembahasan anggaran di DPR bersifat umum.

"Kalau di DPR kan rinciannya tidak membahas satuan tiga. Artinya tidak membahas sampai detail, hanya program dan kegiatan per deputi. Jadi global saja. Baru kemudian ada tambahan atau penjelasan lisan lalu ada pertanyaan, maka baru dijelaskan. Saya agak lupa ini (KONI) masuk deputi apa, tapi kalau tidak salah Pembinaan Prestasi dan Olahraga (Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga)," kata Fikri kepada wartawan, Kamis (19/9/2019).


Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban APBN dari pemerintah pun disampaikan secara umum. Namun, kata Fikri, Kemenpora memang memiliki catatan tersendiri di Komisi X DPR. Fikri mengatakan Kemenpora merupakan salah satu mitra kerja Komisi X DPR yang pernah mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau 'disclaimer' dari BPK.

"Kita tahu biasanya kalau ada masalah. Kalau secara umum, laporan juga kan global. Kami lihat daya serap. Misal sampai akhir tahun apakah sampai 90 persen atau tidak. Kalau kurang kan berarti perencanaannya jelek. Kemudian juga opini pemeriksaan BPK. Saya agak lupa (tahun berapa), tapi Kemenpora termasuk yang pernah disclaimer," ujarnya.
"Mitra kami hampir semuanya WTP, bagus-bagus. Nah, Kemenpora pernah disclaimer kan berarti jelek. Saya lupa tahunnya. Tapi kan berarti akuntabilitas dan tata kelola Kemenpora jelek. Mitra kami yang termasuk ada segi catatan memang Kemenpora. Dulu Bekraf juga pernah disclaimer, tapi sekarang sudah WTP," imbuh Fikri.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com