detikNews
2019/09/18 18:17:23 WIB

UU KPK Mau Digugat ke MK, Bagir Manan: Harus Buktikan Bertentangan dengan UUD

Yulida Medistiara - detikNews
Halaman 1 dari 2
UU KPK Mau Digugat ke MK, Bagir Manan: Harus Buktikan Bertentangan dengan UUD Foto: Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan. (Ari Saputra-detikcom)
Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan mengatakan pihak-pihak yang keberatan dengan UU KPK yang baru saja disahkan DPR bisa menggugat ke MK. Menurut Bagir, pihak yang menggugat harus dapat membuktikan adanya pertentangan dengan UUD 1945.

"Mereka yang merasa nggak bisa nerima undang-undang itu bisa mengajukan pengujian ke MK. Tapi mereka harus benar-benar membuktikan ada unsur bertentangan dengan UUD, karena pengujian syaratnya bertentangan dengan UUD," kata Bagir di Hotel Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019).


Sementara itu terkait dengan penyadapan, sebelumnya putusan Mahkamah Konstitusi menyebut penyadapan harus diatur di UU. Sedangkan di dalam UU KPK yang baru direvisi mengatur sebelum melakukan penyadapan, penyidik harus izin kepada dewan pengawas.

Menurut Bagir, terkait penyadapan, para penggugat harus membuktikan kedaruratan atau kegentingan bahwa penyadapan tidak perlu prosedur perizinan. Sebab, sebelumnya terdapat perdebatan penyadapan harus melalui prosedur, yakni izin pengadilan.

"Ini ada dua pendirian, yang dulu mengatakan penyadapan mesti ada prosedur ada yang nggak perlu. Jadi kalau bagi mereka yang keberatan harus membuktikan korupsi itu suatu keadaan yang darurat, keadaan yang menunjukkan ekstraordinary crime sehingga harus cara-cara khusus," ujarnya.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com