detikNews
2019/09/18 16:06:05 WIB

PTUN Tolak Gugatan Pengembang Pulau M, Pencabutan Izin Reklamasi Sah

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Halaman 1 dari 2
PTUN Tolak Gugatan Pengembang Pulau M, Pencabutan Izin Reklamasi Sah Ilustrasi Palu (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menolak gugatan PT Manggala Krida Yudha terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Gugatan tersebut terkait pencabutan persetujuan prinsip reklamasi Pulau M.

"Gugatannya ditolak, Pulau M dari Manggala Krida Yudha," kata Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Yayan, Rabu (18/9/2019).


Gugatan tersebut terdaftar di PTUN dengan nomor 31/G/2019/PTUN.JKT. Dalam gugatannya, perusahaan tersebut meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1040/-1.794.2 tertanggal 6 September 2018 perihal Pencabutan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 September 2012 Nomor 1283/-1.794.2 perihal Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau M atas nama PT Manggala Krida Yudha.

Poin berikutnya, PT Manggala Krida Yudha meminta PTUN memerintah Anies selaku tergugat untuk mencabut atau membatalkan Surat Keputusan Gubernur tersebut. Mereka juga menggugat Anies untuk mengeluarkan persetujuan prinsip reklamasi dan izin reklamasi lainnya yang berada dalam wewenang administrasi Anies selaku gubernur.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com