detikNews
Rabu 18 September 2019, 12:56 WIB

Sekretaris Bowo Sidik Dicecar soal Proposal Pembangunan Pasar di Sulut

Faiq Hidayat - detikNews
Sekretaris Bowo Sidik Dicecar soal Proposal Pembangunan Pasar di Sulut Sekretaris Bowo Sidik dimintai keterangan sebagai saksi di sidang di PN Tipikor Jakarta. (Faiq Hidayat/detikcom)
Jakarta - Sekretaris Bowo Sidik, Serly Virgiola, dicecar jaksa KPK mengenai usulan proposal pembangunan pasar di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Proposal tersebut diusulkan Bowo Sidik selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR ke Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Proposalnya dari mana yang diajukan Pak Bowo?" tanya jaksa KPK saat bertanya kepada Serly dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

"Minahasa Selatan," jawab Serly, yang dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi.


Bowo Sidik merupakan anggota DPR Fraksi Golkar dari Dapil Jawa Tengah. Jaksa bertanya soal boleh-tidaknya Bowo Sidik mengusulkan proposal pembangunan pasar di daerah lain.

"Sepengetahuan Ibu, apakah memungkinkan orang yang dapilnya Jawa Tengah, kemudian mengusulkan pembangunan pasar di Minahasa, bisa? Tahu tidak?" tanya jaksa.

"Saya juga nggak tahu sih, kenapa Pak Bowo bisa mengusulkan Minahasa Selatan saya juga nggak tahu," kata Serly.


Kepada Serly, jaksa bertanya kembali soal disetujui-tidaknya proposal tersebut oleh Kemendag. Namun Serly mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena Bowo tidak pernah memberikan informasi.

"Akhirnya proposal pembangunan pasar Minahasa tadi di-acc (disetujui) tidak oleh Kemendag?" tanya jaksa.

"Saya tidak tahu kalau itu. Pak Bowo yang tahu hasil akhirnya," kata Serly.


Serly juga mengaku tidak mengetahui ada-tidaknya penerimaan fee kepada Bowo Sidik soal proposal tersebut.

"Kalau untuk yang pembangunan pasar tadi tahu tidak ada pemberian (uang) ke Pak Bowo?" kata jaksa.

"Nggak tahu juga," ucap Serly.

Dalam kasus ini, eks anggota DPR Bowo Sidik Pangarso didakwa menerima gratifikasi sekitar Rp 7,7 miliar. Selain gratifikasi, Bowo menerima uang suap sekitar Rp 2,6 miliar karena membantu PT HTK mendapatkan kerja sama pekerjaan pengangkutan atau sewa kapal dengan PT Pilog.
(jbr/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com