Lantik Sesmenko Polhukam, Wiranto Ingatkan soal Papua hingga Revisi UU KPK

Lantik Sesmenko Polhukam, Wiranto Ingatkan soal Papua hingga Revisi UU KPK

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Rabu, 18 Sep 2019 12:37 WIB
Menko Polhukam melantik Sesmenko Polhukam dan 3 pejabat eselon I. (Lisye Sri Rahayu/detikcom)
Menko Polhukam melantik Sesmenko Polhukam dan 3 pejabat eselon I. (Lisye Sri Rahayu/detikcom)
Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto melantik Sesmenko Polhukam dan tiga pejabat tingkat Eselon I. Wiranto mengatakan isu utama yang tengah dihadapi Kemenko Polhukam saat ini adalah soal stabilitas keamanan Papua-Papua Barat hingga revisi Undang-Undang KPK.

Awalnya, Wiranto meminta pejabat yang baru dilantik mencermati dinamika situasi nasional Indonesia. Menurutnya, berbagai permasalahan datang silih berganti dan tugas pemerintah adalah mencari solusi bersama-sama.

"Sebagai pengantar tugas pejabat yang baru, saya ingin mengajak dan mencermati dinamika situasi nasional kita dengan berbagai permasalahannya yang tidak kunjung berhenti, tidak kunjung selesai, yang menjadi tugas kita untuk selesai bersama-sama," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019).


Wiranto mengatakan setidaknya saat ini ada tiga isu nasional yang perlu ditangani dengan cermat dan tepat. Tiga isu tersebut adalah stabilitas keamanan di Papua-Papua Barat, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan, serta revisi UU KPK.

"Paling tidak saat ini kita ketahui bersama ada tiga masalah aktual yang perlu kita cermati dan membutuhkan penanganan yang cermat, tepat, dan benar, yaitu masalah stabilitas keamanan di provinsi Papua-Papua Barat, penanganan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan dan hal-hal yang menyangkut revisi Undang-Undang KPK," kata Wiranto.




Oleh karena itu, Wiranto menekankan tugas Kemenko Polhukam adalah meningkatkan perhatian dalam mengawal stabilitas nasional tersebut. Menurutnya, melalui tugas dan fungsi Kemenko Polhukam, pihaknya akan mengawal dan menyusun kebijakan dalam bidang politik, hukum, dan keamanan.

"Untuk itulah Kemenko Polhukam harus hadir dan selalu tanggap dan terus-menerus meningkatkan atensi dalam mengawal stabilitas bidang politik hukum dan keamanan. Utamanya melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam dalam mengkoordinasikan, mensinkronkan, mengendalikan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang polhukam," tutur Wiranto.


Berikut ini pejabat yang baru dilantik:

1. Mayor Jenderal TNI Tri Soewandono sebagai Sesmenko Polhukam,
2. Mayor Jenderal TNI Rudianto, sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kemenko Polhukam,
3. Brigadir Jenderal TNI Purnomo Sidi, sebagai Staf Ahli Bidang SDA dan Teknologi, Kemenko Polhukam, dan
4. Laksamana Pertama TNI Yusup sebagai Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Kemenko Polhukam. (lir/jbr)