PDIP Sebut Para Penolak UU KPK Orang Panik yang Kena Virus Antirevisi

PDIP Sebut Para Penolak UU KPK Orang Panik yang Kena Virus Antirevisi

Indra Komara - detikNews
Rabu, 18 Sep 2019 12:11 WIB
Hendrawan Supratikno (Lamhot Aritonang/detikcom)
Hendrawan Supratikno (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - PDIP mempersilakan pihak-pihak yang ingin menggugat UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, menurut PDIP, upaya konstitusional itu merupakan respons panik pihak yang alergi terhadap revisi undang-undang.

"Banyak orang membabi buta menolak ini karena sebenarnya dia terinfeksi virus alergi revisi, sampai karyawannya demonstrasi, juga pimpinannya menyerahkan mandat, panik semua ini. Orang yang panik biasanya orang yang bekerja tidak dalam koridornya lho. Mari kita sama-sama mempelajari ini dengan baik," ujar politikus PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Selasa (17/9/2019).



Sejumlah kelompok masyarakat berniat menggugat UU KPK ke MK karena dinilai akan melemahkan lembaga antirasuah itu. Poin yang akan diuji ke MK ialah perihal kewenangan SP3 KPK dan adanya Dewan Pengawas KPK.

Hendrawan menyebut soal kewenangan SP3 dalam UU KPK bersifat opsional. Artinya, itu menjadi kewenangan KPK yang bisa digunakan atau tidak.

"(SP3) kan hanya 'dapat'. Jadi artinya bisa iya, bisa tidak. Sebenarnya untuk mendorong KPK kalau seseorang menjadi tersangka, tidak berlarut-larut, terkatung-katung, ada orang yang mati masih tetap tersangka, contohnya Siti Fajriah dalam kasus Century," ujarnya.

"Intinya silakan, membuat orang tersangka silakan, tapi ini ada pintu, kalau selama dua tahun tidak ada bukti yang mencukupi, you masih bisa mengeluarkan SP3, kalau optimis masih ada bukti, silakan diteruskan, namanya juga 'dapat', bisa digunakan, bisa tidak. 'Dapat' itu merupakan bentuk kewenangan, silakan digunakan boleh, tidak boleh," jelasnya.





Pria yang juga menjabat anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini kemudian bicara soal dewan pengawas yang juga menjadi poin UU KPK yang disoal banyak pihak. Hendrawan menuturkan dewan pengawas berfungsi sebagai pemantau kinerja KPK.

"Dewan pengawas itu bagian dari KPK, bukan lembaga eksternal, itu sebabnya di situ KPK terdiri dari yang satu dewan pengawas, dua komisioner, ketiga pegawai. Jadi sepertinya orang berdiskusi dewan pengawas sesuatu yang di luar KPK, jadi sistemnya seperti perseroan terbatas, direksi tak bisa jalan sendiri tanpa komisaris, jadi ini sehat, saling check and recheck," tuturnya.



"Mengapa KPK menyadap? Sumbernya dari mana, rival politik, orang dalam yang membocorkan informasi. Kalau tak diatur, tak minta izin pengawas, itu bisa semena-mena, OTT by order, misalnya, tapi kan yang mengawasi orang KPK sendiri," kata Hendrawan. (idn/aan)