detikNews
Rabu 18 September 2019, 07:01 WIB

KPK Tak Lagi Bisa Bikin Cabang di Provinsi, BW: Absurd!

Arief Ikhsanudin - detikNews
KPK Tak Lagi Bisa Bikin Cabang di Provinsi, BW: Absurd! Foto: Ari Saputra
FOKUS BERITA: KPK di Ujung Tanduk
Jakarta - UU KPK yang baru direvisi hanya mengatur kedudukan KPK di Ibu Kota dan menghapus kewenangan KPK membentuk perwakilan di daerah provinsi. Mantan komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW) UU KPK yang sudah disahkan absurd.

"Absurd. Katanya menguatkan tapi mana buktinya," ucap BW yang kini menjabat sebagai Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Komite Pencegahan Korupsi, kepada detikcom, Selasa (17/9/2019) malam.

Dalam UU KPK tersebut, Menkum HAM Yasonna Laoly berbicara soal sinergi antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Menurut dia, KPK berfungsi mendorong lembaga penegak hukum lainnya bekerja dengan baik. Dia berharap revisi UU KPK ini makin menguatkan sinergi KPK dengan kepolisian dan kejaksaan.

Merespons hal itu, dia hanya menyinggung soal penegakan hukum di RI yang hasilnya diketahui oleh publik.

"Kita sudah 74 tahun merdeka, dan sepanjang itu penegakan hukum dilakukan dengan hasil yang publik sudah ketahui," kata Bambang.

Sebelumnya, revisi UU KPK telah disahkan dalam rapat paripurna DPR siang tadi. Materi UU KPK yang baru direvisi itu salah satunya soal penghapusan salah satu ayat dalam pasal di Bab IV tentang Tempat Kedudukan, Tanggung Jawab, dan Susunan Organisasi. Pasal 19 ayat (2), yang mengatur bahwa KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi, dihapus.

Yasonna menerangkan KPK memiliki kewenangan melakukan supervisi terhadap suatu kasus di daerah. Menurut Yasonna, hal ini juga untuk menghemat anggaran.

"Itulah yang kita dorong sekarang ini supaya antara KPK, kepolisian, kejaksaan meningkatkan sinergitas yang baik untuk mendorong penegakan pemberantasan korupsi dan juga pencegahan. Membangun suatu sistem yang baik seperti pidato bapak presiden," kata Yasonna di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Bagaimana kalau di daerah nggak jalan? Maka ada kewenangan dari KPK untuk mengambil alih satu penyidikan atau kasus yang mangkrak di daerah atau di mana, KPK dapat mensupervisi. Kalau dibuat di daerah juga anggaran sudah ada polisi, sudah ada jaksa, anggaran juga besar kan," ujarnya.
(aik/idn)
FOKUS BERITA: KPK di Ujung Tanduk
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com