detikNews
2019/09/18 06:51:38 WIB

Round-Up

Revisi UU Disahkan, Surat KPK Bertepuk Sebelah Tangan

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 3
Revisi UU Disahkan, Surat KPK Bertepuk Sebelah Tangan KPK (Foto: Agung Pambudhy-detikcom)
Jakarta - Ketukan palu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjadi pertanda revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK disahkan dalam rapat paripurna DPR. Pengesahan itupun membuat surat KPK bertepuk sebelah tangan.

KPK mengirim surat ke DPR pada Senin (16/9/2019) terkait pembahasan revisi UU KPK. Pada intinya, surat itu berisi permintaan agar DPR menunda pengesahan revisi UU KPK.

"KPK telah mengantarkan surat ke DPR siang ini yang pada pokoknya meminta DPR agar menunda pengesahan RUU KPK tersebut," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan.



Febri mengatakan KPK juga meminta draf dan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) RUU tersebut untuk dipelajari. KPK berharap DPR mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait pembahasan revisi UU KPK.

"Kami juga meminta draf RUU dan DIM secara resmi agar dapat dipelajari lebih lanjut," ucapnya.



Surat KPK itu rupanya tak berarti. DPR lewat rapat paripurna hari ini tetap mengesahkan revisi UU KPK menjadi undang-undang.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Fahri Hamzah. Berdasarkan hitungan manual, rapat paripurna hanya dihadiri 80 anggota DPR saat dibuka. Meski demikian, Fahri menyatakan ada 289 yang tercatat hadir dan izin dari 560 anggota Dewan.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com