detikNews
2019/09/17 16:01:22 WIB

UU KPK Baru

Pimpinan KPK Bukan Sebagai Penyidik-Penuntut Umum, Apa Dampaknya?

Haris Fadhil - detikNews
Halaman 1 dari 3
Pimpinan KPK Bukan Sebagai Penyidik-Penuntut Umum, Apa Dampaknya? Ilustrasi KPK (Foto: Agung Pambudhy-detikcom)
Jakarta - UU KPK hasil revisi yang baru disahkan DPR membuat pimpinan KPK tak lagi sebagai penyidik dan penuntut umum. Hal ini disebut bisa berdampak terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan KPK ke depan.

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Prof Hibnu Nugroho mengatakan revisi UU KPK harus dilihat secara menyeluruh. Dia menyatakan harus ada penjelasan detail tentang siapa yang dimaksud penyelidik, penyidik dan penuntut umum di KPK.

"Saya kita ini harus menyeluruh, tidak bisa kita melihat ayat per ayat, tapi merupakan suatu kesatuan utuh. Siapa yang dimaksud penyidik, siapa yang dimaksud penyelidik? Nah ini yang harus kita perhatikan. Secara umum kalau kita melihat Kejaksaan, jaksa itu walaupun ada jaksa penuntut umum, Jaksa Agung itu sebagai penyidik walaupun sebagai pejabat negara. Kepolisian demikian juga. Oleh karena itu, berarti harus ada terminologi siapa penyidik yang ada di KPK," kata Prof Hibnu, Selasa (17/9/2019).



Untuk itu, dia mengatakan harus ada aturan turunan yang menjelaskan siapa penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang ada di KPK. Jika tak ada, Hibnu menilai penetapan seseorang sebagai tersangka atau penyidikan KPK terhadap suatu kasus rentan kalah jika digugat dalam praperadilan.

"Perlu ada aturan lebih lanjut lagi undang-undangnya. Jangan sampai ini menjadi rancu ketika dinyatakan tidak sah melakukan penyidikannya. Potensi praperadilannya tinggi, harus kejelasan," tuturnya.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com