detikNews
Selasa 17 September 2019, 12:21 WIB

Ingin Dewan Pengawas KPK Harus Lewat Uji Kelayakan, Ini Penjelasan Gerinda

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Ingin Dewan Pengawas KPK Harus Lewat Uji Kelayakan, Ini Penjelasan Gerinda Foto: Politikus Gerindra Supratman Andi Agtas. (Aditya Mardiastuti/detikcom)
FOKUS BERITA: KPK di Ujung Tanduk
Jakarta - Fraksi Partai Gerindra menyatakan belum bisa menerima secara utuh revisi UU KPK. Hal yang menjadi catatan Gerindra adalah soal pemilihan Dewan Pengawas.

"Fraksi Partai Gerindra menginginkan supaya mekanisme di periode berikutnya, itu tetap harus lewat fit and proper test di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).


Supratman mengatakan Gerindra ingin tetap dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Dewan Pengawas oleh DPR agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan. Gerindra juga mengusulkan mekanisme pemilihan Dewan Pengawas terbagi dari pilihan DPR, pemerintah, dan yudikatif.

"Atau Fraksi Gerindra menginginkan, kalau itu bisa dilakukan, bisa saling mengontrol di antara lembaga-lembaga negara, kami minta supaya mekanisme pemilihan itu dua berasal dari DPR, dua berasal dari pemerintah, dan satu dari yudikatif, atau sebaliknya lah. Kira-kira begitu," jelasnya.

Supratman yang juga Ketua Baleg DPR itu menjelaskan penolakan Gerindra agar Dewan Pengawas tidak menjadi alat kekuasaan pemerintah yang baru. Namun, ia menyepakati jika Dewan Pengawas merupakan satu organ yang menjadi bagian dari KPK.

"Tapi yang paling inti adalah kita bersepakat semua bahwa Dewan Pengawas itu tetap berada di bawah satu bagian dengan KPK. Tidak ada organ baru, seperti dia berada sebagai lembaga non struktural yang baru, tidak, tapi dia berada di dalam. Oleh karena itu, ini dalam pengertian dibuat check and balance bagi kedua lembaga itu," ucapnya.

Rapat kerja antara pemerintah dengan DPR membahas revisi UU KPK telah digelar tadi malam. Supratman menyebut pemerintah tidak setuju saat usulan soal pemilihan Dewan Pengawas itu disampaikan. Ia menyerahkan keputusan pada rapat paripurna hari ini.

"Itu pemerintah tidak setuju. Jadi sudah, yang penting kami memberi catatan soal itu (Dewan Pengawas). Di Gerindra ya, saya bicara soal Gerindra," ucap Supratman.

Seperti diketahui, dalam rapat kerja antara pemerintah dan DPR yang membahas revisi UU KPK yang digelar pada Senin (16/9) malam, Fraksi Gerindra dan PKS memberi catatan soal Dewan Pengawas, sementara Partai Demokrat belum menyampaikan pandangan mini fraksinya.

"Jadi itulah dinamika yang terjadi dalam rapat kerja semalam, bahwa fraksi Partai Gerindra dengan fraksi Partai Keadilan Sejahtera belum bisa menerima secara utuh menyangkut revisi UU KPK ini karena berkaitan dengan mekanisme pemilihan dari Dewan Pengawas," ujar Supratman.

Anggota Komisi III F-Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengancam mereka bakal menolak revisi UU KPK. Dasco menyebut daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan pemerintah dalam rapat semalam cenderung melemahkan KPK.


Dasco mencontohkan soal hal yang dianggap cenderung memperlemah KPK itu. Dia menyoroti soal usulan Dewan Pengawas.

"Contoh Pasal 37A tentang Pembentukan Dewan Pengawas. Di situ disebutkan Dewas ditunjuk pemerintah kelimanya, sementara mungkin dalam masa sekarang tidak ada niat pemerintah mengintervensi KPK, tapi karena UU ini berlaku sangat lama bisa kemudian rentan dipergunakan melemahkan KPK," katanya.
(azr/idh)
FOKUS BERITA: KPK di Ujung Tanduk
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com