detikNews
Selasa 17 September 2019, 06:13 WIB

Round-Up

Misi Pimpinan Baru KPK Atur Para 'Juru Bicara'

Tim detikcom - detikNews
Misi Pimpinan Baru KPK Atur Para Juru Bicara Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Wadah Pegawai (WP) KPK jadi sorotan. Pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023 akan menertibkan Wadah Pegawai (WP). Alasannya, WP KPK diduga berperan sebagai juru bicara KPK.

"Ini seolah-olah di KPK ini kan semuanya jadi juru bicara, kan begitu. Ke depan, harus kita tertibkan itu. Siapa yang boleh bicara mengatasnamakan lembaga. Repot nanti kalau semua orang bisa bicara," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marawata setelah mengikuti rapat paripurna DPR pengesahan 5 pimpinan KPK terpilih di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Alexander--yang kembali terpilih sebagai komisioner KPK 2019-2023--menegaskan WP KPK dibentuk untuk menjembatani komunikasi pegawai dengan komisioner. "Tidak untuk yang lain," katanya.

Menurut dia, WP KPK tidak bisa dibubarkan selama keberadaannya diatur dalam peraturan pemerintah mengenai unsur SDM KPK. Namun fungsi WP KPK ditegaskan Alexander harus dikembalikan agar tidak menyimpang dari tujuan pembentukan.

Karena itu, pernyataan pers WP KPK, sambung Alexander, tidak boleh mengatasnamakan KPK. "Yang mengatasnamakan lembaga di KPK itu adalah juru bicara," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPK terpilih Firli Bahuri hanya menegaskan pimpinan terpilih sepakat bekerja sesuai aturan.

"Semuanya akan dilibatkan," kata Firli ditanya soal bakal merangkul WP KPK.




WP KPK sebelumnya juga menjadi sorotan dalam fit and proper test capim KPK. Pimpinan KPK terpilih Nawawi Pomolango saat uji kepatutan juga menyinggung aksi WP KPK.

"Ada persoalan apa sih di internal KPK? Bukan rahasia umum soal ada sebutan mengenai wadah pegawai, ada persoalan mengenai WP. Saya setuju dengan ungkapan yang dipakai wakil ketua DPR, wadah pegawai ini sepertinya sudah di luar," kata Nawawi dalam fit and proper test capim KPK di gedung DPR, Rabu (11/9).

Karenanya, Nawawi setuju dengan usulan status aparatur sipil negara (ASN) bagi pegawai KPK. Tujuannya agar tidak ada pertentangan antara KPK dengan kebijakan pemerintah.
(fdn/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com