detikNews
Senin 16 September 2019, 12:31 WIB

RUU KUHP

Kepala Desa Bisa Polisikan Pelaku Kumpul Kebo, Terancam 6 Bulan Bui

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Kepala Desa Bisa Polisikan Pelaku Kumpul Kebo, Terancam 6 Bulan Bui Foto: Ilustrasi RUU KUHP. (Andhika Akbarayansyah/detikcom).
FOKUS BERITA: Kontroversi RUU KUHP
Jakarta - Pembahasan RUU KUHP dinyatakan selesai. Masalah substansi dalam KUHP sudah rampung, termasuk pasal mengenai kumpul kebo atau orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan.

"Tadi malam kami juga menyelesaikan pembahasan dan perumusan RKUHP. Tinggal kemudian kami menyempurnakan beberapa penjelasan pasal. Tetapi kalau urusan politik hukumnya, urusan substansinya, RKUHP sudah selesai. Yang belum tinggal tentu ada beberapa soal redaksional, dan ini lebih kita serahkan kepada ahli bahasa," kata anggota Panja RKUHP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Rapat panja RKUHP telah dilaksanakan pada 14-15 September 2019 lalu. Menurut Arsul, pembahasan termasuk untuk memberikan batasan pada beberapa pasal yang terkait perzinaan, samen leven (kumpul kebo), dan pasal cabul.


Dalam pembahasan itu, dijelaskan Arsul, disepakati bahwa perzinaan dan samen leven merupakan delik aduan. Pihak yang bisa mengadukan perbuatan tersebut juga diperluas.

"Ini kita beri juga batasan. Untuk perzinaan dan juga cohabitation, kumpul kebo, hidup bersama, itu disepakati bahwa ini merupakan delik aduan. Hanya yang mengadu diperluas dari KUHP yang ada sekarang. KUHP yang ada sekarang kan kalau perzinaan (yang bisa mengadukan) hanya suami atau istri. Ini kita perluas menjadi orang tua dan anaknya," jelas Arsul.

Politikus PPP ini mengatakan fraksinya mengusulkan agar kepala desa bisa membuat aduan soal perbuatan kumpul kebo di wilayahnya. Arsul menyebut semua fraksi setuju, dan nantinya hanya akan menunggu pengesahan di rapat paripurna.

"Kalau yang perzinaan hanya keluarga (yang boleh melaporkan). Argumentasinya apa, kok boleh gitu lho (kades laporkan pelaku kumpul kebo)? Kalau perzinaan itu dianggap ada damage itu adalah family atau individual damage. Tapi kalau kumpul kebo, itu ada social damage. Masyarakat sekitarnya itu ikut dirugikan," ungkapnya.


Menurut Arsul, adanya pasal-pasal ini untuk mengurangi potensi penghakiman sosial. Jika itu terjadi, aparat penegak hukum bisa bertindak untuk menegakkan aturan.

"Justru itu untuk mencegah penghakiman sosial. Coba kalau nggak ada pasal itu, diselesaikan sendiri, dipersekusi. Kalau ini mau dipersekusi kan polisinya bisa nindak 'eh lu nggak boleh main hakim sendiri, ada aturannya ini, pasal itu'," tandas Arsul.

Dalam RUKUHP ini, pelaku perzinaan terancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II. Sementara untuk pelaku kumpul kebo dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Soal adanya penolakan-penolakan dari dari LSM terhadap beberapa pasal kontroversi dalam RUU KHUP, Arsul menyebut DPR bukan alat pemuas semua pihak.

"Tidak mungkin ya yang namanya UU atau DPR itu alat pemuas yang bisa memuaskan semua pihak. Kan nggak bisa. Pandangannya sudah beda," sebutnya.

Arsul mencontohkan perdebatan soal substansi dalam pasal-pasal RKUHP tersebut. Menurutnya, tidak semua rapat perumusan perlu disampaikan ke publik.

Kepala Desa Bisa Polisikan Pelaku Kumpul Kebo, Terancam 6 Bulan BuiFoto: Arsul Sani. (Nur Azizah/detikcom).

"Bukan, ini kan rapat perumusan. Kalau rapat yang harus terbuka itu kan kalau rapat pembahasan, debat. Kalau merumuskan kan sudah selesai. Seperti saya bilang, urusan soal penghinaan presiden, semua sudah selesai. Artinya secara politik hukum, kita semua sudah sepakat itu harus ada. Ini kan cuma merumuskan. Semua mau tahu aja. Itu temen-temen LSM mengkritisi," ujar Arsul.

"Yang publik harus tahu itu kan soal ini dong, soal politik hukum. Masa mau tahu juga perumusan titik komanya dan segala macam apakah pakai kata 'terhadap' atau 'atas', gitu kan nggak usah," imbuhnya.
(elz/asp)


FOKUS BERITA: Kontroversi RUU KUHP
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com