detikNews
2019/09/16 12:31:25 WIB

RUU KUHP

Kepala Desa Bisa Polisikan Pelaku Kumpul Kebo, Terancam 6 Bulan Bui

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Halaman 2 dari 2
Kepala Desa Bisa Polisikan Pelaku Kumpul Kebo, Terancam 6 Bulan Bui Foto: Ilustrasi RUU KUHP. (Andhika Akbarayansyah/detikcom).

Soal adanya penolakan-penolakan dari dari LSM terhadap beberapa pasal kontroversi dalam RUU KHUP, Arsul menyebut DPR bukan alat pemuas semua pihak.

"Tidak mungkin ya yang namanya UU atau DPR itu alat pemuas yang bisa memuaskan semua pihak. Kan nggak bisa. Pandangannya sudah beda," sebutnya.

Arsul mencontohkan perdebatan soal substansi dalam pasal-pasal RKUHP tersebut. Menurutnya, tidak semua rapat perumusan perlu disampaikan ke publik.

Kepala Desa Bisa Polisikan Pelaku Kumpul Kebo, Terancam 6 Bulan BuiFoto: Arsul Sani. (Nur Azizah/detikcom).

"Bukan, ini kan rapat perumusan. Kalau rapat yang harus terbuka itu kan kalau rapat pembahasan, debat. Kalau merumuskan kan sudah selesai. Seperti saya bilang, urusan soal penghinaan presiden, semua sudah selesai. Artinya secara politik hukum, kita semua sudah sepakat itu harus ada. Ini kan cuma merumuskan. Semua mau tahu aja. Itu temen-temen LSM mengkritisi," ujar Arsul.

"Yang publik harus tahu itu kan soal ini dong, soal politik hukum. Masa mau tahu juga perumusan titik komanya dan segala macam apakah pakai kata 'terhadap' atau 'atas', gitu kan nggak usah," imbuhnya.
(elz/asp)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com