detikNews
Minggu 15 September 2019, 17:36 WIB

Abraham Samad Desak Jokowi Duduk Bersama Pimpinan KPK Bahas Revisi

Tim detikcom - detikNews
Abraham Samad Desak Jokowi Duduk Bersama Pimpinan KPK Bahas Revisi Mantan Ketua KPK Abraham Samad (Ari Saputra/detikcom)
FOKUS BERITA: KPK di Ujung Tanduk
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan menemui Ketua KPK Agus Rahardjo Cs demi masa depan pemberantasan korupsi. Asa itu turut disampaikan mantan Ketua KPK Abraham Samad.

"Kita berharap Presiden duduk bersama dengan pimpinan KPK untuk menyelamatkan KPK dengan cara tidak melanjutkan revisi demi menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi," kata Samad kepada wartawan, Minggu (15/9/2019).

Samad turut menyuarakan agar publik memahami tentang apa yang hendak direvisi dari UU KPK itu membahayakan pemberantasan korupsi. Untuk itu dia ingin agar Jokowi mendengarkan masukan publik.

"Jadi masyarakat harus tahu bahwa yang kita mau selamatkan adalah agenda pemberantasan korupsinya. Karena kalau agenda pemberantasan korupsi tidak diselamatkan maka yang terjadi negara kita menjadi negara yang membiarkan kejahatan korupsi terus berlangsung," imbuh Samad.

Seperti diketahui, pembahasan revisi UU KPK tengah berjalan di panja pemerintah dengan DPR. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui pembentukan Dewan Pengawas--namun anggotanya berasal dari tokoh masyarakat, aktivis antikorupsi, akademisi--pemberian kewenangan SP3, dan pegawai KPK harus berstatus ASN.


Jokowi juga memberikan catatan mengenai poin-poin yang tidak disepakati pemerintah atau eksekutif, antara lain permintaan izin penyadapan ke pengadilan serta penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Kemudian jika KPK wajib berkoordinasi dengan kejaksaan terkait penuntutan dan perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK.

Terkait hal itu, pimpinan KPK Agus Rahardjo bersama Saut Situmorang dan Laode Syarif menyampaikan kegelisahannya akan kondisi saat ini, yakni sudah disepakatinya revisi UU KPK oleh pemerintah dan DPR. Agus mengatakan pengelolaan KPK akan dikembalikan ke Presiden Jokowi.

"Dengan berat hati, pada hari ini kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden Republik Indonesia," kata Agus di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (12/9).

"Kami menunggu perintah apakah kemudian kami masih akan dipercaya sampai bulan Desember dan kemudian akan tetap operasional seperti biasa. Kami menunggu perintah," kata Agus.


Simak Video "Duh! Massa di KPK Tak Tahu Alasan Mendemo KPK"

[Gambas:Video 20detik]


(dhn/imk)
FOKUS BERITA: KPK di Ujung Tanduk
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com