detikNews
Minggu 15 September 2019, 07:38 WIB

Kemendagri akan Cek Pejabat Daerah yang Tak Hadiri Rapat Karhutla

- detikNews
Kemendagri akan Cek Pejabat Daerah yang Tak Hadiri Rapat Karhutla Ilustrasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan. (Foto: ANTARA FOTO/Rony Muharrman)
FOKUS BERITA: Darurat Kabut Asap
Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyoal ketidakhadiran pejabat daerah dalam rapat membahas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memintai keterangan atas kealpaan kepala daerah tersebut.

"Kita akan mengecek ketika undangan itu dilakukan itu (apa) aktivitas kepala daerah ini, karena bukan tidak ada, tetapi gubernurnya tidak hadir, ada yang hadir wakil gubernur, ada yang hadir sekda," kata Direktur Manajemen Penanggulanagan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Syafrizal kepada wartawan, Sabtu (14/9/2019) malam.



Syafrizal mengatakan pihaknya akan mendengarkan penjelasan dari kepala daerah itu. Dia mengaku tak bisa menuduh kepala daerah terdampak karhutla sebelum mengetahui alasan yang jelas.

"Jadi kita nanti akan cek apakah ketidakhadiran itu karena sesuatu hak yang penting juga begitu kan. Jadi kita nggak bisa vonis juga," ujarnya.

Syafrizal mengatakan ketidakhadiran kepala daerah bukan berarti tidak peduli dengan karhutla. Menurutnya setiap kepala daerah memiliki alasan yang jelas atas ketidakhadirannya dalam rapat. Syafrizal menyebut pihaknya akan mengecek pada Senin (16) besok.

"Kemudian juga apakah dengan ketidakhadirannya gubernur itu bukan berarti semua aktivitas kebakaran hutan dan lahan itu tidak dijalankan, pasti dijalankanlah. Cuma memang barangkali pas kemarin ada agenda. Tapi nanti hari Senin kita cek," imbuhnya.


Lebih lanjut, Syafrizal mengatakan Mendagri Tjahjo Kumolo telah memberikan surat edaran kepada tiap-tiap kepala daerah terdampak karhutla untuk mengambil langkah-langkah konkrit. Edaran itu telah dilakukan beberapa kali.

"Kita edarkan, Pak Mendagri sudah membuatkan edaran beberapa kali untuk gubernur bupati/walikota di daerah kebakaran untuk mengambil langkah-langkah. Itu sudah kita lakukan beberapa kali," ucapnya.



Sebelumnya, Doni Monardo menyoroti pejabat daerah yang kurang peduli terhadap karhutla di wilayah masing-masing. Dia mengatakan ada unsur beberapa pejabat daerah kerap absen saat rapat.

"Saya tidak menyinggung siapa. Tapi pejabat setingkat kabupaten/kota. Ini kelurahan unsur komandan, saat rapat, tidak hadir. Kami mengharap kerja sama dari semua komponen. Bapak-bapak bupati, camat, untuk lebih giat mencegah terjadinya kebakaran. Kalau sudah terbakar, sulit memadamkannya," kata Doni di Kantor BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Minggu (14/9).


Simak juga video "KLHK Segel 42 Perusahaan Terkait Karhutla":

[Gambas:Video 20detik]


(lir/dkp)
FOKUS BERITA: Darurat Kabut Asap
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com