detikNews
Jumat 13 September 2019, 16:42 WIB

Gerindra-PAN Tuntut Janji Jokowi Copot TNI/Polri yang Tak Bisa Atasi Karhutla

Tim detikcom - detikNews
Gerindra-PAN Tuntut Janji Jokowi Copot TNI/Polri yang Tak Bisa Atasi Karhutla Karhutla Riau (Foto: FB Anggoro/Antara Foto)
Jakarta - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera, khususnya Riau masih terus terjadi. Gerindra dan PAN pun meminta Jokowi untuk merealisasikan janjinya mencopot pejabat TNI dan Polri yang tak bisa mengatasi karhutla.

PAN menilai Jokowi harus menunaikan apa yang dikatakannya saat itu. Mengingat karhutla di Riau terus berulang dan tak kunjung berakhir.

"Tapi kalau pernah dijanjikan seperti itu ya kita menunggu janji itu. Supaya ini tidak terulang lagi. Agar ini jadi perhatian penting selama bekerja di sana," kata Wasekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Jumat (13/9/2019).



Menurut Saleh, sebagai kepala negara, Jokowi memiliki otoritas untuk mengambil tindakan tegas seperti pencopotan. Dia juga memiliki otoritas yang besar untuk memimpin langsung penanganan karhutla.

"Kita meminta penjelasan dari pihak-pihak keamanan kita termasuk Polri dan TNI. Nanti kan di situ bisa mengetahui persoalannya di mana, kesalahannya di mana. Apakah Pak Jokowi akan mengambil tindakan tegas melakukan reposisi atau mengganti posisi. Itu kewenangan Pak Jokowi," ujarnya.



Saleh sendiri mengaku prihatin dengan karhutla yang terus berulang. Bahkan, menurut dia, imbas karhutla tersebut telah mengganggu negara tetangga.

"Kalau kita mendengar keluh masyarakat asap di Riau itu sudah mengganggu masyarakat. Kan bukan hanya masyarakat yang ada di Riau saja, bahkan Malaysia sendiri sudah mengeluh. Ada informasi juga PM Malaysia juga sudah ingin menulis surat ke kita tentang penanganan karhutla tersebut. Kita meminta langkah-langkah yang dilakukan Jokowi terkait penanganan karhutla tersebut. Pertama, karena Presiden Jokowi pernah menyampaikan penanganan karhutla akan lebih baik, faktanya kan terulang lagi. Karena itu kita meminta untuk menangani dengan baik," tutur Saleh.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudjahid. Sodik mengatakan sebagai seorang presiden Jokowi harus konsisten dengan ucapannya untuk mencopot pejabat TNI/Polri yang tak becus mengatasi karhutla.

"Minta Jokowi konsisten dengan janjinya sebagai seorang presiden. Konsistensi penting supaya jadi peringatan dan pelajaran bagi pejabat yang dimaksud. Konsiztensi itu juga penting dalam pengamanan daerah dari karhutla mengingat besarnya kerugian akibat karhutla," kata Sodik.



Janji itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla pada 6 Agustus 2019 lalu. Dia mengatakan telah memerintahkan Panglima dan Kapolri mencopot jajarannya yang tak bisa mengatasi karhutla. Menko Polhukam Wiranto, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian hadir dalam rapat tersebut.

"Dan aturan main kita tetap, masih sama. Saya ingatkan pangdam, danrem, kapolda, kapolres, aturan main yang saya sampaikan 2015 masih berlaku," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8).

"Yang tidak bisa mengatasi dengan perintah yang sama, copot kalau tidak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan," tegasnya.
(mae/hri)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com