detikNews
Kamis 12 September 2019, 17:46 WIB

Hakim MK Beri Masukan ke Pendeta Rolas soal Materi Gugatan UU Perkawinan

Andi Saputra - detikNews
Hakim MK Beri Masukan ke Pendeta Rolas soal Materi Gugatan UU Perkawinan Hakim konstitusi Suhartoyo (Ari/detikcom)
Jakarta - Hakim konstitusi menasihati Pendeta Rolas Jakson Tampubolon yang menggugat UU Perkawinan. Dalam gugatannya, Pendeta Rolas menilai UU Perkawinan memudakan orang bercerai sehingga ia meminta syarat perceraian diperketat.

Menurut hakim konstitusi Suhartoyo, pasal itu bersifat universal. Perubahan pada pasal tersebut berdampak pada konstruksi pasal itu sendiri. Sebab, pada ayat (3) pasal tersebut menyatakan perceraian di pengadilan ada syarat tentang tata cara pelaksanaan pendamaian kedua belah pihak.

"Jadi sebenarnya siapa pun yang bercerai akan terkena syarat-syarat yang mengatur tata caranya. Saya di sini ingin berilustrasi, apa kira-kita konsep ini tepat diajukan. Apabila melihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, di dalamnya memuat secara teknis aturan pelaksanaan perceraian yang dimaksud," kata Suhartoyo dalam sidang di MK, Kamis (12/9/2019).

Sedangkan hakim konstitusi Enny mengingatkan pemohon agar menguraikan secara lebih terperinci mengenai kedudukan hukum (legal standing). Dikaitkan dengan kerugian hak konstitusional pemohon selaku pemuka agama yang berperan mewujudkan kehidupan selaras dan seimbang dalam kehidupan beragama.

Enny menyarankan pemohon agar membaca kembali dengan saksama pasal tersebut dan mengaitkannya dengan kerugian yang dialami pemohon.

"Perceraian adalah suatu hal yang tidak mudah karena ada beberapa hal yang perlu dilewati sebelum menuju hal tersebut," ujar Enny.

Adapun hakim konstitusi Wahiduddin Adams juga meminta Pemohon untuk mendalami juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam PP tersebut memuat secara teknis aturan pelaksanaan perceraian.

"Sehingga pemohon dapat melihat kesesuaian masalah konseling di gereja, menjadi hal penting bagi jemaat sebelum memutuskan perceraian," tutur Wahiduddin.

Sebagaimana diketahui, Rolas menggugat Pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.

Nah, selaku pendeta, dia menganggap pasal di atas menyebabkan orang mudah bercerai. Seharusnya, menurut dia, pengadilan juga melihat peran tokoh agama dalam menilai sebuah perkawinan.

"Pasal 39 ayat 1 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan setelah suami atau istri memperoleh keterangan bimbingan perkawinan dari tokoh agama yang hukum agamanya melarang perceraian," ujar Rolas.



Jokowi Ubah Draf Revisi UU KPK Versi DPR:

[Gambas:Video 20detik]


(asp/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com