detikNews
2019/09/12 17:25:51 WIB

Eks Wagub Bali Sudikerta Didakwa Tipu Bos Maspion Rp 149 Miliar

Aditya Mardiastuti - detikNews
Halaman 1 dari 2
Eks Wagub Bali Sudikerta Didakwa Tipu Bos Maspion Rp 149 Miliar Eks Wagub Bali I Ketut Sudikerta didakwa bersama-sama Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung melakukan penipuan terhadap bos Maspion Alim Markus (Foto: Aditya Mardyastuti/detikcom)
Denpasar - Eks Wagub Bali I Ketut Sudikerta didakwa bersama-sama Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung melakukan penipuan terhadap bos Maspion Alim Markus. Sudikerta diyakini melakukan penipuan terkait tanah di kawasan Jimbaran senilai Rp 149 miliar.

"Bahwa mereka terdakwa I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2013 bertempat di ruangan terdakwa I Ketut Sudikerta (Wakil Bupati Badung) di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, di rumah makan Hanamasa Jl Drupadi Denpasar, di rumah terdakwa Ketut Sudikerta di Jl Drupadi, Denpasar, Hotel Sangrilla di Surabaya, Kantor PT Maspion Jl Kembang Jepun, Surabaya, dan di kantor notaris Ni Ketut Neli SH di Jl Nakula, Legian, atau di tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP di mana PN Denpasar berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang," kata jaksa penuntut umum I Ketut Sujaya saat membacakan dakwaan di PN Denpasar, Jl PB Sudirman, Denpasar, Bali, Kamis (12/9/2019).

Rangkaian perbuatan itu dimulai pada Mei 2011 di mana Sudikerta bersama Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan proses penggantian sertifikat hak milik (SHM) No 5048 seluas 38.650 m2 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu Pecatu. Proses penggantian sertifikat ini dilakukan karena mengetahui bahwa asli SHM 5048 seluas 38.650 m2 yang tersimpan di notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH tidak dapat diambil oleh para terdakwa atau siapapun juga.


"Sesuai kesepakatan sertifikat itu tidak bisa diambil sepihak melainkan harus diambil bersama-sama I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (alm), dan I Made Rame. Proses permohonan penggantian sertifikat itu dilakukan karena adanya keinginan mereka terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan tujuan akan menjual tanah tersebut sehingga I Ketut Sudikerta, bersama I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpa sepengetahuan I Made Subakat sebagai pihak yang berkepentingan," urai Sujaya.

Dari proses tersebut akhirnya terbit SHM Nomor 5048 seluas 38.650 m2 dan SHM No 16249 seluas 3.300 m2 atas nama Wayan Wakil. Lalu pada Januari 2013 bos Maspion, Alim Markus bersama Wayan Santosa menemui Sudikerta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Badung untuk menyampaikan keinginannya berinvestasi di Bali.

"Terdakwa Sudikerta menyampaikan memiliki tanah SHM 5048 seluas 38.650 m2 atas nama Pura Luhur/Jurit Uluwatu Pecatu dan SHM No 16249 seluas 3.300 m2 atas nama I Wayan Suandi (telah berganti nama dari I Wayan Wakil) di Balangan (Jimbaran) dan menawarkannya untuk berinvestasi," ujar Sujaya.


Dalam perjalanannya, Sudikerta mengklaim kedua tanah tersebut merupakan miliknya dan menyampaikan untuk keabsahan kepemilikan nantinya memakai nama PT Pecatu Bangun Gemilang. Alasannya perusahaan itu juga merupakan miliknya dan diwakili istrinya yang bernama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris Utama.

Selain itu dalam pertemuan pada Agustus 2013 di kantor Maspion Surabaya, disepakati harga tanah di Balangan senilai Rp 6,5 juta per m2. Dari pertemuan itu juga disepakati perjanjian kerja sama untuk mendirikan usaha membangun hotel dan villa.

"Bahwa terdakwa I Ketut Sudikerta dan I Wayan Wakil meyakinkan saksi korban dengan berulangkali bahwa tanah SHM No 5048 seluas 38.650 m2 dan SHM 16249 seluas 3.300 m2 yang berlokasi di Kelurahan Jimbaran, Badung adalah miliknya (PT Pecatu Bangun Gemilang) dan di atas tanah tersebut dapat dibangun hotel dan vila. Terdakwa I Ketut Sudikerta juga menyampaikan akan menjamin segala perizinan termasuk memastikan tidak ada sengketa atas tanah tersebut apalagi jabatan terdakwa adalah wakil bupati Badung sehingga saksi korban tergerak dan tergiur hatinya untuk berinvestasi," ucap Sujaya.


Dari perjanjian kerja sama itu pihak Alim Markus dan Sudikerta menyepakati mendirikan PT Marindo Gemilang. Di mana kepemilikan saham Alim Markus (PT Marindo Investama) sebesar 55% atau senilai Rp 149.971.250.000, sementara PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar 45% atau senilai Rp 122.703.750.000.

Pembayaran tanah tersebut dilakukan Alim Markus secara bertahap yaitu termin pertama pada 23 Desember 2013 sebesar Rp 59.998.000.000; dan termin kedua pada 26 Mei 2014 senilai Rp 89.982.750.000. Namun, belakangan Alim Markus baru mengetahui jika obyek tanah tersebut diblokir.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com